ASN Jabar yang Cuti saat Libur Nataru, ini Sanksinya

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Foto: HUMAS Jabar)

POTENSINETWORK.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar cuti dan keluar daerah saat libur natal dan tahun baru (nataru). Hal itu sebagai langkah mengurangi pergerakan dan menekan potensi penularan COVID-19 saat libur nataru.

Menurut Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, ASN sebagai abdi negara harus menjadi contoh masyarakat dalam penanganan COVID-19 di Jabar. Meski kasus COVID-19 mulai menurun, tetapi pandemi belum usai.

“Jadi, saya imbau agar kewaspadaan ini tetap dijaga, minimal mereka yang menjadi teladan yakni PNS. Tolong jangan mengambil cuti libur dan sebagainya supaya mengurangi pergerakan yang tidak perlu,” kata Kang Emil saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (15/12/2021).

Baca Juga  Prihatin Maraknya Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hengky Kurniawan Nyatakan Serius Tindaklanjuti Program Gepprak

Terlebih, Menteri PANRB sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

Sebelumnya, Menteri PANRB pun sudah mengeluarkan SE Nomor 17 Tahun 2021 yang berisi ASN sebagai teladan dalam penerapan protokol kesehatan. Dalam surat itu, selain penerapan 5M yang sudah selayaknya selalu dilakukan, ASN harus bisa mengajak keluarga dan lingkungannya untuk mencegah penularan COVID-19.

Baca Juga  Konsep 3D Diusulkan Ridwan Kamil Usul Bangun Peradaban IKN

ASN juga harus ikut serta dalam penyampaian informasi yang optimistis dan positif terkait penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Serta perlu ditegaskan, ASN tidak boleh membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoaks, fitnah, serta provokasi yang berkaitan dengan pemerintah, khususnya juga dalam penanganan pandemi.

Bagi ASN yang membandel akan ada sanksi yang didapatkan. Sanksi mengenai ASN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sanksi ASN yang membandel terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Baca Juga  Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Bersama Istri Takzih ke Keluarga Almarhum Emmeril di Cimaung