Menkeu: Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Lindungi Warga Termiskin

Foto : lili setiadarma

POTENSINETWORK.COM – Jakarta, 24/01/2022 Kemenkeu – Dalam rangka optimalisasi penggunaan Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) Dana Desa dan pencapaian target penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa serta penanggulangan kemiskinan ekstrem, dilakukan pengaturan minimal 40% Dana Desa untuk BLT Desa dan perluasan kriteria penerima BLT Desa.

Penentuan BLT Desa sebesar 40% dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada hasil kesepakatan Panja TKDD Pemerintah dan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022.

Namun, menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pengalokasian ini berlaku fleksibel.

Baca Juga  Pendaftaran Beasiswa LPDP 2022, Dibuka, Menkeu: Proses Seleksi Harus Transparan dan Akuntabel

Rambu-rambu umum optimalisasi penggunaan dana desa adalah tetap melindungi yang paling miskin, ehingga rakyat yang paling rentan miskin harus mendapatkan perlindungan.

“Makanya, memang kami mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190/PMK.07/2021 mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa di setiap desa. Meskipun Perpresnya sudah membuat policy besarnya, di PMK kami bisa memberikan exitnya,” ungkap Menkeu pada Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (24/01).

Fleksibilitas penggunaan BLT desa, lanjutnya, dapat disetujui oleh Bupati atau Walikota.

Baca Juga  Harga Rokok akan Naik? Ini kata Memkeu

Penentuan realokasi mempertimbangkan rekomendasi dari pemda.

Hal ini, menurut dia, karena masing-masing kepala daerah mengetahui situasi dan kondisi desanya dalam kebutuhan BLT Desa.

“Perubahan dana desa untuk tidak dipakai BLT kalau memang desanya itu sudah makmur ya tidak apa-apa, silahkan nanti bilang sama bupatinya di approve. Jadi bahkan nggak perlu harus sampai ke Presiden atau ke saya,” kata Menkeu.

Ia berharap, meski daerah diberi fleksibilitas penggunaan BLT desa, tetap harmoni dengan semangat APBN untuk melindungi masyarakat.

Baca Juga  bank bjb dan IPB University Sepakati Kerja Sama Layanan Perbankan

Masih menurut menteri, APBD ikut serta melakukan fungsi menjaga masyarakat dari dampak negatif covid-19 yang bukan hanya di sisi kesehatan, melainkan juga ketidakmerataan atau kesenjangan yang semakin besar.***