Hukrim  

Hindari Praktik KKN, Kemenperin Bangun Zona Integritas


POTENSINETWORK.COM – Kementerian Perindustrian berkomitmen kuat menciptakan sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Salah satu langkah yang dijalankan untuk mewujudkan hal tersebut adalah mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja (satker) yang ada.

“Sejak tahun 2015, Kemenperin telah menjalankan serangkaian langkah strategis dalam membangun Zona Integritas untuk mewujudkan perubahan menuju good and clean governance,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan di Jakarta, Senin (31/1).

Baca Juga  Dinilai Melecehkan dan Menghina, Penyandang Nama "Muhammad" Gugat Rp 100 Miliar Holywings Group

Irjen Kemenperin mengemukakan, pada tahun 2021, Kemenperin telah mengusulkan 14 satuan kerja di lingkungan Kemenperin kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memperoleh predikat WBBM dan 17 satuan kerja untuk mendapatkan predikat WBK.

“Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita yang selalu menekankan komitmen untuk memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif dan akuntabel,” tuturnya.

Salah satu satker yang diusulkan adalah Balai Diklat Industri(BDI) Denpasar. “Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan kerja di BDI Denpasar. Kunjungan ini dalam rangka pembinaan dan pengawalan pembangunan Zona Integritas di satuan kerja Kemenperin yang ada di Bali,” kata Masrokhan.

Baca Juga  Kopassus Ajak PWI Jabar Canangkan Zona Integritas

Dalam kunjungannya, Masrokhan menyampaikan bahwa BDI Denpasar menjadi salah satu representatif Kemenperin di wilayah Bali dan sekitarnya untuk meningkatkan kinerja, komitmen, inovasi, dan kolaborasi dengan semua pihak.