Gugatan IKN Terus Antri, dari Guru Besar Sampai Guru Honorer

POTENSINETWORK.COM — Gugatan UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) terus ‘mengantri’ ke Mahkamah Konstitusi (MK). Baik dari kalangan aktivis, perorangan, kalangan cendikiawan, warga, guru besar, sampai guru honorer.

Salah satu gugatan dilayangkan warga Tangerang, Banten, bernama Sugeng, yang meminta agar UU itu dibatalkan karena alasan utang pemerintah sudah tembus Rp 6.000 triliun.

“Utang pemerintah kini mencapai Rp 6.687 triliun serta kewajiban membayar bunga utang pemerintah setiap tahunnya sangat besar. Pemerintah sudah banyak menjual surat utang negara, baru-baru ini akan melelang surat utang negara Rp 25 triliun,” demikian bunyi permohonan Sugeng yang dilansir website MK dan dilansir detik.com, Senin (7/3/2022).

Baca Juga  Warga Terluka, Angin Puting Beliung Terjang Kabupaten Penajam Paser Utara

Selain itu, saat ini masih banyak prioritas yang harus dilakukan pemerintah seperti menghadapi bencana alam. Selain itu, anggaran pemindahan IKN lebih baik dialokasikan untuk modernisasi alutsista TNI. Seperti membeli 42 pesawat tempur dari Prancis, 36 pesawat F15 dari AS.

“Modernisasi alutsista TNI lebih prioritas daripada hanya untuk pemindahan ibu kota baru, sepanjang dilakukan bertahap sesuai anggaran yang ada dan sesuai kebutuhan,” bebernya.

Sugeng juga menilai pemindahan ibu kota ke Nusantara akan merusak lingkungan hidup, fauna, dan flora. Sebab, dampak pembangunan, perumahan penduduk, pertokoan, pasar, dan sebagainya.

Baca Juga  GTKHNK35Plus Sampaikan Sejumlah Tuntutan Kepada DPRD Kab Bandung

“Beberapa BUMN Indonesia mengalami kerugian besar antara lain PT Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Jiwasraya, ASABRI, yang perlu penanganan serius,” tuturnya.