Anggota DPR Ini Nilai Pemerintah Langgar Konstitusi, Gejolak Harga Tak Terkendali

POTENSINETWORK.COM — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai saat ini pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi dimana gejolak harga terus bergerak tidak terkendali sehingga menjadi pukulan berat bagi masyarakat.

Padahal, menurut Johan, dibentuknya pemerintahan berdasarkan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

“Saya menilai pemerintah telah abai pada tujuan keberadaannya di negeri ini, coba bayangkan saat ini ada mayoritas rakyat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah puasa yang biasanya tingkat konsumsinya meningkat 10-20%, namun pemerintah jangankan bisa melindungi dan memfasilitasi malah rakyat semakin dibebani dan dibiarkan sendiri berhadapan dengan pasar, karena itu kita harus tuntut pemerintah agar hadir memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat ini” ujar Sekretaris Fraksi PKS MPR RI ini, dari laman resmi PKS.

Baca Juga  Literatur Institut Sebut Prabowo Subianto Tokoh yang Mampu Redam Polarisasi Pemilu

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa menjelang puasa ini semua komoditas seperti minyak goreng, gula, pulsa, bahan bakar minyak (BBM), gas, tarif tol dan lain-lain mengalami kenaikan harga yang hal ini menunjukkan bahwa tata Kelola pasar digerakkan oleh paradigma pasar bebas atau liberalism, padahal konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

“Adanya fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoli bahkan monopoli, dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar, inilah yang saya sebut pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat malah kalah dengan kepentingan pasar” urai Johan.

Baca Juga  Anggota Dewan Pertanyakan, Dalam Dua Tahun Luas LPPB Hilang Hampir Setengahnya

Selanjutnya Johan memaparkan sesuai pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 yang memberi mandat pada pemerintah bahwa penggunaan semua sumberdaya di negara kita harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Berdasarkan konstitusi ini jelas pemerintah telah melakukan pelanggaran karena dari sisi kebijakan tidak berorientasi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat, sebagai contoh kebijakan CPO yang lebih diprioritaskan untuk ekspor padahal rakyat lebih membutuhkan untuk kepentingan domestik sehingga muncullah fenomena kelangkaan minyak goreng dan harga yang tergantung pasar” cetus Johan.

Baca Juga  Anggota DPR RI Ini Nilai Perencanaan Proyek KC Jakarta-Bandung Kurang Matang, Komentarnya Menohok...