News  

Kemenlu AS Sebut PeduliLindungi Berpotensi Langgar HAM, Begini Tanggapan Mahfud MD

Ilustrasi gambar: Kominfo

POTENSINETWORK.COM — Indonesia termasuk negara yang disorot AS, dalam salah satu poin laporan status HAM yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS. Tercantum catatan dugaan pelanggaran HAM terkait PeduliLindungi, aplikasi tracing COVID-19 pemerintah sebagai syarat perjalanan dan aktivitas.

Menanggapi hal itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons laporan Kementerian Luar Negeri AS yang menduga terjadi pelanggaran HAM terkait privasi publik terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Menurut Mahfud, aplikasi PeduliLindungi yang dibuat pemerintah selama ini semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia.

“Kita membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat,” ujar Mahfud kepada awak media, Jumat (15/4).

Mahfud mengeklaim Indonesia selama ini justru berhasil mengatasi pandemi Covid-19 lebih baik ketimbang Amerika Serikat.

Baca Juga  Kakek Nikahi Gadis Belia Habiskan Rp 700 juta, Ini Kisah Awal Pertemuannya

Kata Mahfud, upaya melindungi HAM tak sekadar melindungi sisi aspek individual melainkan juga HAM bersifat komunal-sosial.

“Dalam konteks ini negara harus berperan aktif mengatur. Itulah sebabnya kita membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif menurunkan penularan infeksi Covid-19 sampai ke Delta dan Omicron,” katanya.

Sebagai informasi, PeduliLindungi merupakan aplikasi pelacak Covid-19 yang digunakan secara resmi untuk pelacakan kontak kasus virus corona secara digital di Indonesia.

Aplikasi ini dirilis pertama kali pada Maret 2020 dan memiliki fitur yang mampu memperlihatkan warga yang bersangkutan tengah terpapar Covid-19 atau tidak.

Selama hampir lima dekade, Amerika Serikat mengeluarkan laporan Praktik Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksudkan untuk memberikan catatan faktual dan obyektif soal status HAM di seluruh dunia. Per 2021, AS melaporkan status HAM dari 198 negara dan wilayah dunia.

Baca Juga  Kopassus Ajak PWI Jabar Canangkan Zona Integritas

Indonesia termasuk negara yang disorot AS, dalam salah satu poin laporan status HAM yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS, tercantum catatan dugaan pelanggaran HAM terkait PeduliLindungi, aplikasi tracing COVID-19 pemerintah sebagai syarat perjalanan dan aktivitas.

AS menyebut penggunaan aplikasi PeduliLindungi berpotensi melanggar hukum terkait privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi. Catatan tersebut mengacu pada laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi tidak dirinci jelas nama LSM terkait.

“LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah,” terang laporan tersebut, dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia, Jumat (15/4/2022).

Baca Juga  Ingin Ikut Demo Mahasiswa, 14 Pemuda Diintrogasi Polisi

“LSM mengklaim petugas keamanan kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal mereka dan memantau panggilan telepon,” sambung laporan Praktik HAM 2021, yang dirilis Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken.

Seperti diketahui, pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus COVID-19 demi mencegah penyebaran semakin luas. PeduliLindungi digunakan sebagai syarat aktivitas di ruang publik termasuk mal untuk mengecek status vaksinasi COVID-19 setiap orang dan risiko terpapar atau kontak erat setiap warga.

Aplikasi PeduliLindungi ini sudah digunakan sejak 27 Maret 2020 oleh puluhan juta penduduk Indonesia.***