Rp 30 Triliun untuk Pembangunan IKN Telah Dianggarkan Tahun 2023

Sri Mulyani Indrawati. (Foto: kemenkeu)

POTENSINETWORK.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN tahun 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

“Di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru yaitu antara Rp27 triliun hingga Rp30 triliun,” ujar Menkeu dalam keterangan pers setelah Sidang Kabinet, Kamis (14/04).

Menkeu menjelaskan anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan, serta berbagai simpul konektivitas yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan.

Baca Juga  TNI Polri Aktif Dilarang Jadi Pj Gubernur, Sekjen Gerindra: Jaga Netralitas dan Integritas Angkatan Bersenjata

“Tahun depan, kita akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional pemerintah tetap terjaga secara efisien dan terkendali sehingga anggaran betul-betul akan dialokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif,” kata Menkeu.

Selain pembangunan IKN, belanja prioritas APBN 2023 juga digunakan untuk infrastruktur berbagai program-program penting, seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi. Selain itu ada juga infrastruktur konektivitas, seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi, seperti satelit dan BTS.

Baca Juga  Puluhan Rumah Warga dan Lahan Pertanian di Pohuwato Terendam Banjir

“Untuk itu, belanja infrastruktur tahun depan akan berkisar antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun,” ujar Menkeu.

Momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tahun depan akan terus dijaga dengan dukungan anggaran pemerintah. Namun pada saat yang sama, kata Menkeu, APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah 3 persen. (dep/mr/hpy)