Dari temuan di lapangan dapat disimpulkan, Satgas PMK setempat masih kurang berkoordinasi dengan unsur TNI/Polri di tingkat kabupaten. Para personel TNI/Polri kurang dilibatkan sebagai tenaga vaksinator untuk mempercepat proses vaksinasi.
Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, biosecurity, dan pemasangan eartag, Dinas yg membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi NTB perlu mengoptimalkan peran serta dari seluruh komponen satgas PMK daerah baik tenaga teknis dokter hewan, sarjana peternakan, paramedik, inseminator, penyuluh peternakan, komponen TNI dan Polri.
Hal itu disampaikan oleh Dr. Drh. Mujiatun, MSi. Sub Koordinator Hewan Impor, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian.
Ia juga menegaskan, perlu direncanakan penganggaran yg lebih detail dan komprehensif oleh Ketua Satgas Daeran Provinsi NTB baik dr APBD maupun APBN dalam rangka memfasilitasi keterlibatan seluruh komponen Satgas Daerah sehingga pemberantasan PMK lebih cepat, efektif, dan efisien.***
