POTENSINETWORK.COM – Pengusutan korupsi di Kabupaten Bandung jangan tebang pilih, apalagi sampai salah pilih.
“Untuk itu baik KPK , Kejaksaan dan Kepolisian tidak hanya berani menyikat “impun” tapi harus juga “kakapnya”,” jelas Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jawa Barat, Piar Pratama, SH di Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
“Rata rata impun itu jujur, tapi mereka tersandera oleh jabatan dan intervensi kakap, jadi harus benar – benar tajam dan keras,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, seperti rencana pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Tegaluar,Cimaung dan Ciwidey semuanya bermasalah.
“Kami bukan tidak mendukung kepentingan masyarkat, tetapi itu harus sesuai regulasi yang benar jangan diciderai oleh kepentingan serta tindak perilaku korupsi,” katanya.
Temuan lainnya ujar Piar, adanya
dana yang tidak terserap seperti di Dinas PUTR, Anggaran Rp 164 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, namun penggunaanya tidak efektif.
Saat ini katanya, masalah korupsi di Kabupaten Bandung kini tengah ditangani aparat penegak hukum (APH), yakni: KPK, kepolisian dan kejaksaan.
