Suhajar menyampaikan data lainnya, dari 100 rumah tangga, terdapat 91 rumah tangga yang sudah mendapatkan air minum layak, sementara 9 lainnya harus diberikan air bersih oleh pihak pemerintah daerah.
“Kemudian, dari 100 rumah tangga, 85 rumah tangga sudah mendapatkan akses sanitasi yang naik. Berarti masih 15 rumah dari 100 rumah tangga yang memerlukan uluran tangan Bupati/Wali Kota untuk membantu sanitasi layak,” terangnya.
Suhajar menekankan, urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah urusan pemerintahan konkuren wajib berpelayanan dasar yang sebagian urusan telah diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus dengan manajemen pemerintahan, dan mengatur dengan peraturan daerah.
Sekjen Kemendagri Terus Dorong Peningkatan Layanan Primer Bidang Kesehatan di Daerah
