Ketua Panwaslu Kecamatan Majalaya Sansan Wieyana mengungkapkan bahwa pengawasan ini sesuai dengan keputusan KPU nomor 1395 tahun 2023 tentang pedoman teknis tata kelola logistik Pemilu 2024 dan Perbawaslu nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan, penggadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, tutupnya.
Kordiv HP2HM Panwaslu Kecamatan Majalaya Angga Permana Sundara mengutarakan bahwa kotak suara ini merupakan salah satu unsur yang paling penting juga dimana nanti pas hari H pelaksanaan merupakan sarana penentu untuk nanti kita mengetahui hasil daripada pileg dan pilpres itu sendiri.
Adapun kotak suara ini, kami fokusnya ke pengawasan terus melekat. Disebut pengawasan melekat, “kemanapun pergeseran logistik ini, maka disitu ada kami untuk bisa mengawasi berdasarkan asas tepat jumlah dan tepat guna.
Dan untuk secara intens Panwaslu Kecamatan Majalaya beserta jajaran terus melakukan pengawasan tersebut baik itu di waktu pagi, siang maupun malam hari. Jam berapapun logistik itu bergeser, jam berapapun logistik itu tiba, maka kami senantiasa untuk terus melakukan pengawasan secara melekat untuk memastikan tepat jumlah dan tepat gunanya, tegas Angga.
Kordiv P3S Panwaslu Kecamatan Majalaya Hapid Dwi Cahyo menambahkan, “Panwaslu Kecamatan Majalaya fokus, konsisten melakukan pengawasan di tahapan logistik ini, guna memastikan bahwa logistik dari KPU ke Kecamatan itu pergeserannya sesuai dengan prosedur. Kemudian di lokasi gudang logistik yang sekarang posisinya di Desa sukamukti itu betul-betul harus steril dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, karena logistik ini sangat krusial menyangkut dengan raihan elektabilitas.
Dikatakan Hapid Dwi Cahyo, Panwaslu Kecamatan Majalaya khususnya divisi P3S sedang fokus agar tidak terjadi kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh para penyelenggara. Kami tidak henti-hentinya menghimbau, mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran yang berada di wilayah kecamatan Majalaya. Contohnya : seperti posisi kotak suara jangan sampai diposisikan di tempat yang rawan kena hujan, kemudian akses ke gudang logistik tersebut kan sekarang itu kuncinya tiga, panwaslu punya gembok sendiri, PPK punya gembok sendiri dan satunya lagi kepolisian. “Jadi gudang logistik tidak sembarang bisa diakses karena masing-masing pun
