“Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah meluncurkan 141 inovasi pelayanan publik yang berbasis website, dan kedepannya akan disederhanakan dengan satu aplikasi berbasis smartphone, termasuk layanan kegawatdaruratan 112. Melalui layanan 112 ini masyarakat dapat melaporkan apabila ada keadaan darurat, dan untuk mengaksesnya tidak diperlukan biaya,” ungkapnya.
Selain itu, Hendra juga menyampaikan pihaknya juga mendorong peningkatan Indeks Keamanan Informasi, percepatan penyelenggaraan statistik sektoral, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
Kesemuanya itu diperlukan percepatan menuju lebih baik lagi, sehingga dalam forum perangkat daerah ini perlu direncanakan agar indeks-indeks tersebut berdampak dan harus menyentuh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk saling berkolaborasi. Sehingga untuk mencapai itu semua, Diskominfo Kota Cimahi berupaya menjaring sebanyak mungkin saran dan masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait. Forum Perangkat Daerah digelar guna mensinergikan prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam hal perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah agar berdampak besar bagi masyarakat.
Dengan diadakannya Forum Perangkat Daerah ini maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo akan selaras dengan program dan kegiatan perangkat daerah kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Selain itu diharapkan dapat mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah kota sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.
Adapun isu strategis Diskominfo Kota Cimahi tahun 2025 meliputi optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, optimalisasi implementasi keterbukaan informasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta peningkatan kualitas statistik yang terintegrasi. Berdasarkan isu strategis tersebut, maka prioritas pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.**
