Idealnya, kata Kang DS, dalam forum yang sangat penting seperti itu, kepala daerah sebagai decision maker atau pembuat keputusan dapat hadir langsung tanpa mewakilkan agar dapat membuat keputusan secara langsung.
“Persoalan sampah ini kan sifatnya urgent. Artinya, kepala daerah harus hadir dan ngasih solusi, memberikan kebijakan. Kalau diwakilkan, kan tidak bisa memutuskan. Saya selaku decision maker dalam konteks selaku pimpinan daerah hadir langsung, artinya bisa membuat keputusan langsung ” tuturnya.
Selain itu, sambung Kang DS, penanganan permasalahan Citarum harus komprehensif dari hulu sampai hilir serta dilakukan secara kompak dan bersama-sama. Demi kesuksesan program Citarum Harum, ia meminta agar ego sektoral dan budaya saling menyalahkan dihilangkan.
“Jangan ada ego sektoral. Makanya tadi saya minta coba hitung secara seksama berapa kebutuhan total, bagaimana pembagiannya? Tapi Provinsi juga jangan cuma instruksi, tapi enggak ngasih anggaran. Kan tidak adil,” beber Kang DS.
“Saya juga minta Pemprov, coba turunkan lah anggaran untuk membantu kabupaten/kota. Karena Citarum ini kan melintasi hampir 13 daerah terutama di Bandung Raya,” tambah Bupati Bedas.(**)
