“Dan kriteria yang terakhir dan paling sulit, yaitu tidak adanya kepala daerah atau pejabat yang sedang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya,” tutur Andhika, sebagai perwakilan KPK RI.
Selain telah memenuhi delapan kriteria utama tersebut, Kabupaten Bandung dipilih sebagai salah satu nominasi karena komitmen kuat dari Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta adanya peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi.
“Awalnya Pemprov Jabar tidak mengusulkan Kabupaten Bandung. Yang diusulkan ternyata masih di bawah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung justru hasil observasi kami (KPK) sendiri. Mudah-mudahan pilihan kami tidak salah,” ungkap Andhika sambil tersenyum.
Setelah dilakukan penilaian dan observasi lapangan terhadap tiga daerah nominator tersebut, KPK kemudian akan menetapkan satu kabupaten/kota terpilih sebagai Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi tingkat Jawa Barat.
Menurut Andhika, Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi ini nantinya akan didampingi dan dibina langsung oleh KPK agar benar-benar menjadi pilot project atau percontohan bagi Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat dalam hal pencegahan korupsi.
