“Jika anggaran Rp 70 miliar masih kurang dan program ini sangat dibutuhkan masyarakat, saya siap menambah anggaran itu sebesar Rp 30 miliar sehingga menjadi Rp 100 miliar. Saya berharap masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya,” katanya sambil disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.
Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung ini memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di lingkungan pemerintah desa, Dusun, RW maupun RT. Setiap usulan perencanaan pembangunan bisa dilaksanakan melalui musyawarah di tingkat RT, RW, Dusun, dan desa. Mengingat saat ini, anggaran belanja dan pembangunan di desa mencapai miliaran rupiah.
Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bandung dua periode ini juga berharap kepada para kepala desa untuk menyiapkan stok pangan berupa beras minimal satu kwintal.
“Stok pangan ini untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat, jangan sampai ada warga yang tidak makan. Saya tidak mau ada warga yang tidak masak nasi,” katanya.
Kang DS pun mendorong masyarakat petani untuk membuat koperasi petani. Pemkab Bandung pun sudah memberikan hibah untuk para petani sebesar Rp 25 miliar pada tahun 2023, dan sebesar Rp 19 miliar pada tahun 2024.
“Baik petani pemilik maupun petani penggarap semuanya diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Semua kader PKK se-Kabupaten Bandung juga diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Pak RT, RW, Linmas, Perangkat Desa, BPD, LPMD juga sama diberikan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Menurutnya, manfaat BPJS ini, bisa digunakan untuk berobat ke rumah sakit gratis. Disaat meninggal dunia, ahli warisnya mendapatkan santunan Rp 42 juta.
