GARUT, POTENSINETWORK.COM – Ratusan warga Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut pada hari ini. Selasa,(10/09/2024). Mereka menuntut Kepala Desa Pasirkiamis untuk mundur dari jabatannya setelah muncul dugaan kasus asusila dan penyalahgunaan dana desa.
Warga yang tidak puas dengan kinerja kepala desa mengaku sudah cukup lama mendengar rumor mengenai perilaku tidak pantas tersebut. Namun, tindakan konkret baru dilakukan setelah isu penyalahgunaan anggaran desa turut mencuat. Dalam orasinya, para demonstran menuntut transparansi terkait pengelolaan dana desa yang diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Aksi yang berlangsung di gedung DPRD Garut tersebut berhasil menarik perhatian pihak legislatif. Anggota DPRD Garut dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 turun langsung menemui perwakilan massa untuk berdialog dan mencari solusi atas masalah ini.
Salah satu perwakilan warga, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada kepala desa. “Kami sudah tidak percaya lagi, dua isu besar ini mencoreng nama baik desa kami. Kami berharap DPRD bisa membantu kami untuk segera mencopot kepala desa dari jabatannya,” ujarnya.
Anggota DPRD Garut berjanji akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat dengan segera melakukan investigasi terkait dugaan asusila dan penyalahgunaan dana tersebut. Mereka juga berjanji akan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum, jika terbukti ada pelanggaran.
Situasi di sekitar gedung DPRD tetap kondusif, meskipun aksi unjuk rasa sempat memblokir beberapa ruas jalan. Aparat kepolisian terlihat berjaga untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas. Warga Pasirkiamis menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menegaskan akan kembali menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Aksi ini menjadi salah satu dari rangkaian protes masyarakat yang semakin lantang dalam menuntut pemerintahan desa yang bersih dan transparan. (TIM)
