(KAB.GARUT), Potensinetwork.com – Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMA Negeri 31 Garut, terus menuai kontroversi. Isu manipulasi data, dugaan pelecehan verbal terhadap wartawan, hingga adanya bukti suap terhadap oknum jurnalis kini menyeruak kepermukaan, hal ini memicu keprihatinan berbagai pihak.
Dugaan manipulasi data, legalitas dan lahan
Proyek senilai Rp 1,6 miliar yang dibiayai oleh bantuan sosial Kemendikbud Provinsi Jawa Barat tersebut, diduga bermasalah sejak proses pengajuannya. Dugaan data fiktif dan lokasi pembangunan yang berada diatas lahan sewaan milik PTPN Miramareu, masih jadi menjadi sorotan.
Menurut (HR), seorang narasumber yang memahami proyek tersebut, awalnya pengajuan dilakukan melalui program Unit Sekolah Baru (USB) oleh H. Koswara. Namun, dalam pelaksanaannya, siswa dipindahkan ke lokasi baru yang jauh dari rencana awal.
“Proyek ini tidak mencerminkan tujuan awal untuk memberdayakan anak-anak di wilayah tersebut,” jelasnya, Selasa (21/02/2025).
Publik juga mempertanyakan legalitas penggunaan lahan. Hal ini terkait potensi pelanggaran terhadap Pergub No. 18 Tahun 2018 dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah XI Garut, Aang Karyana, menyatakan proyek ini telah mengantongi izin resmi dari PTPN Miramareu.
“Ada rencana tukar guling atau pembelian lahan yang telah disetujui sejak 2023,” ujarnya. Namun, masyarakat menilai transparansi terkait legalitas tersebut masih kurang.
Dugaan pelecehan verbal terhadap wartawan
Di tengah polemik proyek, muncul pula dugaan pelecehan verbal terhadap wartawan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 31, YS.
YS yang mengatakan, “Wartawan itu suka ngobok-ngobok kesalahan orang lain,” ujarnya. Hal ini memicu reaksi keras dari komunitas jurnalis.
Presiden Ruang Rakyat Garut (RRG), Eldy Supriadi menilai pernyataan itu merendahkan profesi jurnalis. “Kepala sekolah sebagai pendidik seharusnya menjadi contoh teladan dalam menghormati profesi lain,” tegasnya. Selasa,(28/01/2025).
Organisasi pers pun mendesak agar YS segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka.
Bukti suap terhadap oknum wartawan ?
Di tengah dua kontroversi tersebut, muncul dugaan baru yakni adanya dugaan praktik suap terhadap oknum wartawan untuk mengamankan pemberitaan terkait proyek RKB ini. Informasi ini beredar dari beberapa sumber yang mengaku memiliki bukti berupa rekaman percakapan dan transaksi keuangan.
Menurut narasumber yang enggan disebutkan namanya, suap tersebut diduga diberikan untuk meredam pemberitaan negatif yang dapat memperburuk citra pihak terkait. “Ini bukti bahwa masalah ini sudah sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak,” ujar Eldy.
Desakan publik untuk transparansi
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah terkait isu-isu yang mencuat. Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.
Dua isu yang saling berkaitan dugaan penyimpangan proyek dan polemik tersebut, diperlukan penanganan serius dan tegas untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kehormatan semua pihak yang terlibat. *(T.Wirama)
