CIMAHI, Potensinetwork.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Maria Fitriana, menegaskan meski ada penurunan keuangan, program prioritas pembangunan yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, akan tetap berjalan meskipun ada penurunan besaran pendapatan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
“Kita sudah pasti pelayanan mah tidak akan berkurang. Infrastruktur, yang akan coba difokuskan karena penataan wajah kota. Soal pendidikan, kesehatan, infastruktur itu tetap jadi prioritas,” kata Maria Senin (8/12/2025).
Dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Kota Cimahi, pendapatan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar 10,56 persen atau sebesar Rp148.624.088.605 dari APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.556.393.435.757, sehingga menjadi Rp1.407.769.347.152. Penurunan pendapatan dikarenakan adanya penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat.
Sementara belanja daerah dalam APBD tahun 2026 juga mengalami penurunan sebesar 3,92 persen atau sebesar Rp63.252.777.414,12 dari APBS tahun 2025 sebesar Rp1.676.763.532.027, sehingga menjadi Rp1.613.510.754.612,88. Adanya selisih pendapatan dan belanja daerah pada APBD tahun 2026 itu memunculkan nilai defisit sebesar Rp205.741.407.460,88.
Maria mengatakan, besaran defisit atau selisih antara pendapatan dengan belanja daerah itu ditutupi dari komponen pembiayaan Rp205.741.407.460,88. “Kalau kemarin yang diketuk palu udah nol, defisitnya udah enggak ada, tapi kedepan kita harus mempersiapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut Maria mengungkapkan, adanya penurunan pendapatan itu tentu saja berdampak terhadap belanja daerah yang harus dipangkas besar-besaran. Seperti perjalanan dinas, pemakaian utilitas seperti listrik dan lainnya, kegiatan seremonial hingga penyediaan makanan dan minuman.
“Untuk perjalanan dinas sampai 50% dipangkas. Kalau mamin, seremonial dari berbagai acara yang tadinya banyak seperti upacara-upacara, ini cuma dua pelaksanaan upacara (HUT Cimahi dan HUT RI). Kalau mamin itu juga cukup 50%-an dikuranginnya,” ujar Sekda.
Saat ini, RAPBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026 masih berada di Pemprov Jabar untuk dilakukan evaluasi. Pemkot berharap proses evaluasi berjalan lancar. “Masih di pak gubernur nunggu evaluasi, mudah-mudahan segera rampung,” tandasnya. *tr
