CIMAHI, Potensinetwork.com – Wali Kota Cimahi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Selasa (30/12). Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik telah melalui serangkaian seleksi terbuka yang melibatkan BKN, Pemprov Jabar, dan Akademisi, dengan mekanisme yang ketat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan strategis, sekaligus juga sebagai penyesuaian nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah (SOTK).
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya adalah dr Jeffry Iman Gurnadi sebagai Direktur Utama RSUD Cibabat, Amy Pringgo Mardhani sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dyah Ajuni Lukitosari sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Sugeng Budiono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Mochammad Samsul Maarif sebagai Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta Siti Fatonah sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah.
Wali Kota juga mengukuhkan Adet Chandra Purnama sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang pada SOTK lama merupakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memegang peran sentral sebagai pengarah kebijakan dan pengendali kinerja perangkat daerah. Ia meminta para pejabat yang dilantik mampu menjadi motor penggerak organisasi dan memastikan setiap kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pejabat Tinggi Pratama adalah pengambil keputusan strategis. Kepemimpinan yang visioner, integritas, serta keberanian melakukan terobosan menjadi kunci untuk menjawab tantangan birokrasi ke depan,” ujar Ngatiyana.
Ia menekankan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral dan profesional. Para pejabat diminta mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program kerja yang terukur, adaptif terhadap perubahan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Ngatiyana juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam mendukung reformasi birokrasi. Menurutnya, kompleksitas tantangan pemerintahan saat ini menuntut pimpinan perangkat daerah yang solutif, cepat mengambil keputusan, dan mampu mengorkestrasi sumber daya secara efektif.
Selain melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemerintah Kota Cimahi juga melantik pejabat administrator, pengawas, serta kepala sekolah. Seluruhnya telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk seleksi terbuka dan mekanisme digital berbasis sistem nasional.
Pemkot Cimahi resmi menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baru pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan upaya nyata Kota Cimahi untuk fokus pada perlindungan Perempuan dan anak. Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen Kota Cimahi untuk mewujudkan kota layak anak.***
