News  

Simulasi Bencana Gempa di SMPN 9 Bagian Implementasi Program Sekolah atau Madrasah Aman Bencana Kota Cimahi

CIMAHI, Potensinetwork.com – Wilayah Kota Cimahi berada di jalur potensi gempa akibat aktivitas Sesar Lembang, serta memiliki risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor akibat topografi yang berbukit dan lingkungan permukiman yang padat. Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus menerus menggelar kegiatan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), sebagai langkah konkret menanamkan budaya sadar bencana sejak dini di lingkungan pendidikan.

Selama dua hari, pada 11–12 November 2025, bertempat di SMPN 9 Cimahi dan SMPN 7 Cimahi, kegiatan ini bertujuan membangun budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan serta memperkuat kesiapsiagaan warga sekolah terhadap risiko bencana alam, terutama gempa bumi yang menjadi salah satu potensi ancaman di wilayah Cimahi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitya Yudhistira menyatakan bahwa edukasi kebencanaan perlu menjadi bagian berkelanjutan dari kegiatan belajar di sekolah. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Cimahi telah mengarahkan BPBD untuk memperluas pelaksanaan program Sekolah Aman Bencana ke seluruh satuan pendidikan secara bergilir mulai tahun 2026.

Baca Juga:  Anggaran besar Rutilahu Terbengkalai, Yanto : Memalukan…!!!

“Edukasi dan latihan seperti ini sangat penting. Anak-anak perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Tahun depan, kami sudah minta BPBD agar program seperti ini digelar secara bergilir di semua sekolah,” ujar Adhitia.

Ia menambahkan, Cimahi termasuk wilayah dengan potensi gempa akibat aktivitas Sesar Lembang serta ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Karena itu, edukasi kebencanaan menjadi hal yang wajib dilakukan sejak dini. Menurutnya dalam mengelola resiko terjadinya bencana, yang paling penting adalah kesiapan.

Mengenai mitigasi bencana, Adhitia menyebutkan, selain memastikan seluruh warga teredukasi mengenai kesiapsiagaan bencana, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan keamanan gedung-gedung publik agar tahan bencana.

Baca Juga:  IPM Capai 88,77 Persen , DPRD Kab. Bandung Berikan Apresiasi Kinerja Bupati Bandung.

“Yang paling utama adalah edukasi, memastikan setiap orang paham apa yang harus dilakukan bilamana terjadi bencana, yang kedua, simulasi dan latihan lalu yang ketiga, baru nanti masuk ke aspek yang lebih teknis lagi, yang kaitan dengan tata bangunan dan lain sebagainya, bagaimana bangunan itu adalah bangunan yang siap atau tahan terjadinya gempa dan lain sebagainya,” tandasnya.

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Cimahi, Fithriandy Kurniawan, menegaskan bahwa sekolah merupakan tempat yang paling rentan ketika bencana terjadi karena menampung banyak anak-anak yang membutuhkan perlindungan lebih. Oleh sebab itu, pendidikan kebencanaan harus menjadi bagian dari proses belajar mengajar.

“Program Sekolah Aman Bencana ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah nyata agar seluruh warga sekolah, mulai dari guru hingga siswa, siap menghadapi situasi darurat. Edukasi kebencanaan harus menjadi budaya, bukan hanya latihan tahunan,” ujarnya.

Baca Juga:  Roadshow KDMP, Bupati Bandung Ingatkan Pentingnya Tertib Administrasi dan Kolaborasi

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan tiga pilar utama satuan pendidikan aman bencana, yakni fasilitas sekolah aman, manajemen bencana di sekolah, dan pendidikan pengurangan risiko bencana. Melalui tiga pilar ini, diharapkan setiap satuan pendidikan mampu melindungi warganya dan menjaga keberlangsungan proses belajar meski terjadi bencana.

Rangkaian acara SMAB ini meliputi pemaparan materi kebencanaan, praktik school watching untuk mengidentifikasi potensi bahaya di sekolah, pembentukan tim siaga bencana, hingga simulasi evakuasi mandiri saat gempa bumi. Dalam simulasi tersebut, seluruh siswa dan tenaga pendidik dilatih untuk mengenali tanda-tanda bahaya, melakukan perlindungan diri di dalam kelas, serta evakuasi menuju titik aman. Sejumlah skenario juga diperagakan secara realistis, termasuk evakuasi korban luka ringan dan berat. (*).