JAKARTA, Potensinetwork.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali torehkan prestasi bergengsi pada tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Bandung dibawah kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna raih penghargaan “Be Award – Penghargaan Untuk Instansi Pengguna Layanan Sertifikasi Elektronik Tahun 2025” dengan kategori “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif”.
Penghargaan ini diraih pada ajang Digital Trust 360 Summit yang diselenggarakan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN) di Gedung Sasono Langen Budoyo Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (20/11/2025).
Penghargaan ini diterima Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung, H.Teguh Purwayadi, S.Stp, M.Si., mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan.
Setelah menerima penghargaan Be Award 2025, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, H.Teguh Purwayadi, S.Stp, M.Si., menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.
“Penghargaan pada Digital Trust 360 Summit ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung berada di jalur yang tepat dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintahan,” kata Teguh.
“Pemanfaatan tanda tangan elektronik yang masif bukan hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memastikan keamanan dan keabsahan dokumen pemerintahan,” imbuhnya.
Diskominfo Kabupaten Bandung terus memperkuat tata kelola teknologi informasi dengan standar keamanan yang tinggi.
“Transformasi digital harus berjalan seiring dengan peningkatan keamanan siber dan kepercayaan publik. Karena itu kami terus memperkuat keamanan informasi, meningkatkan
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan memastikan setiap layanan digital berjalan aman serta terintegrasi,” jelasnya.
Kedepan, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus memperluas dan memperdalam adopsi layanan digital, termasuk integrasi penuh TTE dengan seluruh proses administrasi lintas perangkat daerah.
Peningkatan keamanan informasi sesuai standard BSSN, penguatan layanan publik berbasis digital. Selain itu edukasi dan literasi digital untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat. Inovasi layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses.
“Dengan berbagai inisiatif tersebut, Kabupaten Bandung menargetkan posisi sebagai daerah pionir
dalam pembangunan ekosistem digital yang terpercaya serta memberikan layanan publik yang
berkualitas tinggi,” ujarnya.
Dijelaskan, Digital Trust sebagai Fondasi Transformasi Digital Nasional. Seiring dengan prioritas nasional dalam percepatan transformasi digital, Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) berkomitmen untuk memperkuat Digital Trust sebagai fondasi utama dalam
membangun ekosistem digital yang aman dan andal.
Digital Trust tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa. Mulai dari pemerintah sebagai regulator, sektor swasta sebagai penyedia layanan dan inovasi, akademisi melalui riset dan edukasi, serta masyarakat melalui literasi dan kesadaran digital.
Sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor tersebut, BSrE menyelenggarakan “Digital
Trust 360 Summit”, sebuah forum yang menghadirkan pemangku kepentingan untuk membahas integrasi kebijakan, teknologi, dan riset dalam memperkuat ekosistem digital nasional yang
tangguh, aman, dan berkelanjutan.
Dalam momentum ini, Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai penerima Be Award 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam memanfaatkan layanan sertifikasi elektronik guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang terpercaya, efisien, dan transparan.
Transformasi Digital Pemerintah Kabupaten Bandung, yakni Responsif, Aman, dan Terukur.
Penggunaan TTE (Tanda Tangan Elektronik) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah
dilakukan secara masif untuk seluruh perangkat daerah. Pemanfaatan ini terbukti, pertama mempercepat proses administrasi dan pelayanan publik. Kedua, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Ketiga, meningkatkan efisiensi birokrasi. Keempat, memastikan keabsahan dan keamanan dokumen yang sesuai standar nasional. Kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel.
Capaian ini sekaligus mendukung visi Kabupaten Bandung BEDAS (Bersih, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera) dalam aspek modernisasi layanan publik dan penguatan digital trust.**
