KAB.BANDUNG, Potensinetwork.com – Ketua DPRD Kabupaten Bandung menekankan pentingnya pengawasan, kolaborasi lintas sektor, dan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Ciparay.
Di tengah tuntutan masyarakat akan pembangunan yang semakin berkualitas dan tepat sasaran, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., menegaskan bahwa setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Renie saat menghadiri Dialog Forum Komunikasi Masyarakat Lintas Sektor Tingkat Kecamatan Ciparay Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kecamatan Ciparay, Rabu (3/6/2026).
Forum yang mempertemukan unsur pemerintah, aparat kewilayahan, tokoh masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan itu menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi warga sekaligus memperkuat sinergi pembangunan dari tingkat akar rumput.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung H. Tarya Witarsa, Camat Ciparay Anjar Lugiyana, Kapolsek Ciparay AKP Sugiharto Rudi, perwakilan Koramil Ciparay, kepala UPT, kepala puskesmas, para kepala desa, unsur BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya.
Dalam sambutannya, Renie menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD bukan sekadar kewajiban kelembagaan, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.
“Seluruh keputusan yang diambil DPRD, mulai dari pembentukan peraturan daerah hingga pengesahan anggaran, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” tegas Renie di hadapan peserta forum.
Ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, DPRD Kabupaten Bandung telah menyelesaikan pembahasan dan pengesahan 14 peraturan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat landasan hukum pembangunan dan pelayanan publik.
Namun demikian, menurut Renie, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pada aspek penganggaran, DPRD terus melakukan pengawalan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD agar seluruh alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Renie menekankan bahwa anggaran daerah merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan transparan.
“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian peserta forum karena menyentuh salah satu isu krusial dalam tata kelola pemerintahan, yakni efektivitas penggunaan anggaran daerah di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Lebih jauh, Renie menilai forum komunikasi lintas sektor memiliki peran strategis sebagai sarana mempertemukan berbagai perspektif pembangunan. Melalui dialog terbuka, berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi secara kolaboratif.
Sejumlah isu penting yang mengemuka dalam forum tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan.
Bagi Renie, pembangunan yang berhasil tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan komunikasi yang intensif, koordinasi yang kuat, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, lembaga legislatif, dan masyarakat.
Ia optimistis semangat kebersamaan yang terbangun dalam forum tersebut akan menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bandung.***




