SOREANG, Potensinetwork.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus memperkuat pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya melalui evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan evaluasi Perubahan APBD 2026 itu dilaksanakan di Ruang Rapat Fiskal Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, Jumat, 9 Oktober 2026.
Rapat dipimpin dalam koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, bersama Kepala BKAD Kabupaten Bandung, Yana Rosmiana.
Turut hadir para asisten daerah, Sekretaris BKAD, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung.
Pastikan Perubahan APBD Sesuai Aturan
Evaluasi Perubahan APBD 2026 menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung.
Pembahasan difokuskan pada kesesuaian penganggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif.
Kepala BKAD Kabupaten Bandung, Yana Rosmiana, menempatkan evaluasi tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan informasi kegiatan yang disampaikan BKAD Kabupaten Bandung, evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian penganggaran dengan regulasi sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.
Hal tersebut menjadi perhatian penting mengingat Perubahan APBD merupakan instrumen fiskal yang harus mampu menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sekda Cakra Amiyana Perkuat Koordinasi TAPD
Kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, bersama jajaran TAPD menunjukkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam proses evaluasi anggaran.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi juga menjadi momentum untuk mencermati kesesuaian program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung.
Dengan demikian, pelaksanaan Perubahan APBD 2026 diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Yana Rosmiana: Pengelolaan Keuangan Harus Transparan dan Akuntabel
Dalam informasi resmi yang dipublikasikan BKAD Kabupaten Bandung, ditegaskan bahwa evaluasi Perubahan APBD 2026 diharapkan mampu memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui evaluasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Bandung,” demikian pernyataan dalam publikasi BKAD Kabupaten Bandung.
Prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi BKAD dalam mendukung pengelolaan anggaran yang efektif, terutama dalam menjaga keselarasan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.
Di sisi lain, evaluasi anggaran juga memiliki arti strategis untuk memastikan penggunaan dana publik tetap berada dalam koridor regulasi dan prinsip akuntabilitas.
Melalui koordinasi Sekda Cakra Amiyana, Kepala BKAD Yana Rosmiana, serta jajaran TAPD, Pemkab Bandung diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan efektivitas belanja daerah, dan memastikan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung berjalan sesuai rencana.**
