JAKARTA, Potensinetwork.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik (KIP) melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas pelayanan informasi, dan optimalisasi kanal digital. Langkah ini dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bima menjelaskan, keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Kemendagri, terutama dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. “KIP ini adalah manifestasi dari kualitas demokrasi yang akan kita bangun,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret Kemendagri adalah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi ini memperluas cakupan pengaturan keterbukaan informasi hingga pemerintah desa. Selain itu, aturan tersebut memperjelas standar pelayanan, mekanisme evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.
Dari sisi capaian, Kemendagri berhasil mempertahankan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut. Penyelesaian permohonan informasi publik juga mencapai 100 persen pada 2025 dan 99 persen hingga September 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Kemendagri juga mengoptimalkan aset digital melalui berbagai platform, seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube. Kanal tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat. Upaya serupa didorong di 514 kabupaten/kota melalui asistensi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Artinya kita pastikan aset itu semua dimaksimalkan untuk sejalan dengan misi keterbukaan informasi publik,” jelasnya.
Guna memastikan komunikasi publik berjalan efektif, Kemendagri turut mengoptimalkan pemantauan media (media monitoring) untuk memetakan isu dan sentimen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan respons dan penyampaian informasi secara proaktif.
Komitmen tersebut juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Kemendagri memantau perkembangan penanganan bencana sekaligus opini publik agar informasi mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Pada aspek pelayanan pengaduan, Kemendagri juga terus memantau tindak lanjut laporan masyarakat. Hingga 2026, pemerintah daerah (Pemda) telah menyelesaikan sekitar 93 persen pengaduan yang masuk, sementara di lingkungan Kemendagri, tingkat penyelesaiannya mencapai 87 persen. “Kami juga terus memonitor bagaimana kinerja pelayanan pengaduan,” jelasnya. *Puspen Kemendagri
