News  

Bupati Bandung Ingatkan Kades dan BPD Pahami Aturan untuk Cegah Korupsi

DPMD

KAB.BANDUNG, Potensinetwork.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang biasa disapa KDS, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat desa harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

KDS menyampaikan bahwa pencegahan korupsi merupakan langkah penting untuk meminimalkan persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memahami batasan serta ketentuan yang harus dipatuhi dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola anggaran desa.

“Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak,” tegas KDS.

Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah penting dalam pencegahan korupsi adalah memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dan sesuai ketentuan. Untuk itu, musyawarah pembangunan mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional perlu terus dilaksanakan.

KDS juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setiap program pembangunan perlu disusun berdasarkan kebutuhan, kajian, serta perhitungan anggaran yang jelas, termasuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan standar harga yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan dievaluasi setiap tahun.

Baca Juga:  Pemkot Bandung Siap Dukung Pelaksanaan Konferensi Provinsi PWI Jabar 2026

“Selama para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan sebagainya, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang,” ujarnya.

Lebih lanjut, KDS mengingatkan bahwa pengawasan dan pencegahan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir penggunaan anggaran, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan. Ia juga menyampaikan bahwa sistem perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga proses perencanaan perlu dijalankan dengan penuh integritas.

KDS turut mengapresiasi DPMD Kabupaten Bandung yang telah menyelenggarakan seminar tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi di tingkat desa. Ia berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparatur desa dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Baca Juga:  Pangdam III/Slw Hadiri Perayaan Natal Bersama Kasad

Ia berharap melalui kegiatan ini, para kepala desa beserta seluruh perangkatnya semakin memahami tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga meminta Inspektorat untuk lebih aktif melakukan pengawasan hingga tingkat desa agar potensi penyimpangan dapat segera diperbaiki.

“Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Pak Kades, jangan segan-segan. Kalau ada informasi tentang desa A, misalnya, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya,” pesannya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Supardian menyampaikan bahwa pencegahan korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Ia menjelaskan, untuk pertama kalinya DPMD melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai narasumber dalam seminar tersebut guna menghadirkan perspektif eksternal dan kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif. Kami ingin menghadirkan sudut pandang eksternal yang kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga peserta tidak hanya melihat dari kacamata internal birokrasi, tetapi juga memahami bagaimana publik menilai integritas dan akuntabilitas desa,” ujar Supardian.

Baca Juga:  Ki Pinter Bedas: Untuk Menjaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok di Kabupaten Bandung

Supardian juga menyampaikan bahwa di tengah kondisi anggaran desa yang mengalami pengurangan cukup signifikan, pemerintah desa perlu menjadikan hal tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja yang lebih efisien. Perencanaan kegiatan harus memprioritaskan program yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta memastikan seluruh tahapan siklus anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan.

Seminar tersebut diikuti 841 peserta, terdiri atas 31 camat serta masing-masing 270 kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD se-Kabupaten Bandung. Para peserta mendapatkan pembekalan melalui empat materi utama, meliputi kebijakan dan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan desa, penguatan integritas dan nilai-nilai antikorupsi bagi aparatur desa, tata kelola keuangan serta aset desa yang transparan dan akuntabel, serta peran pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan desa antikorupsi. Kegiatan juga dilengkapi sesi diskusi.*(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo)