Karena ujarnya, setelah tidak bekerja lagi, secara otomatis ritme keuangan seseorang jadi berubah.
Disaat itulah, membutuhkan dana segar supaya bisa saving, mengatur kembali diri dan keunganngannya.
“Jadi tolong pemerintah harus peka terhadap reaksi dari masyarakat, terutama buruh dan pekerja, gelombang penolakan sudah nampak begitu cepat dan meluas,” ucapnya.
Dalam kontek lokal di Kabupaten Bandung, imbuhnya, kepesertaan BPJS ketenagakerjaan masih rendah.
” Udah mah rendah tingkat ditambah kebijakan – kebijakan yang tidak pro pada pekerja. semakin tidak tertarik mereka menjadi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan,” paparnya.
Fahmi menuturkan, menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan memang wajib, tapi kalau nyatanya tidak menguntungkan buat apa.
“Dulu saya pernah diskusi dengan BPJS ketenagakerjaan wilayah Kabupaten Bandung, hitungan kasar, dari potensi jumlah tenaga kerja yang ada di Kab Bandung, baru 10 persen yang mengikuti kepesertaan BPJS temaga kerja,” tuturnya.
