“Kami mendesak Luhut agar segera membuka informasi publik berupa big data pengguna internet yang mendukung penundaan pemilihan umum tahun 2024,” ujar peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (30/3) lalu.
Menurut Kurnia, pernyataan yang disampaikan Luhut dalam pertemuan terbuka untuk umum dikategorikan oleh UU sebagai informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.
“Sehingga, jelas, tidak ada alasan bagi Luhut untuk menolak membuka big data yang disampaikan,” kata Kurnia.
Adapun sebelumnya Luhut mengklaim big data berupa 110 juta percakapan di media sosial mendukung usulan penundaan pemilu 2024 sebagaimana disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada akhir Februari lalu.
Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Namun, ketiga partai politik tersebut telah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Tak hanya itu, Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
