Soal Anggaran Rp72 Miliar Dianggap Fiktif, Legilator PKS: Datanya Harus Jelas Jangan Asal Tuding

Sebab tujuan dari anggaran itu, disebutkannya, sebagai upaya mengangkat potensi pengusaha-pengusaha daerah untuk berpartisipasi kepada masyarakat melalui pekerjaannya. Selain itu untuk memperoleh pekerjaan infrastruktur harus melalui LPSE. Jadi jelas pertanggungjawabannya.

“Mengenai kami membatalkan pertemuan dengan DPUTR itu dikarenakan Ketua Komisi C sedang sakit. Tidak ada kaitannya dengan masalah yang diajukan rekan-rekan wartawan,” ujarnya.

Namun hal ini, ia mengemukakan, masyarakat anggaran fikrif itu sepertinya mustahil terjadi. Bayangkan saja bila anggaran puluhan miliar itu tidak jelas dalam peruntukkannya. “Namun bila memang mempunyai data akurat dan konkrit, kami mengucapkan terima kasih karena sudah membantu tugas kami,” pungkas Uus.***

Baca Juga:  Temui Dirjen Tata Ruang, Bupati: Pemkab Bandung Sudah Implementasikan Sekolah Rakyat