Geodipa berjanji akan melakukan pembinaan dan sebagainya. ‘Saya yakin itu bohong karena diawalnya juga sudah bohong. Itu cara perusahaan besar mencurangi rakyat kecil,” ucapnya.
Lebih lanjut Dasep memgatakan, pihaknya berencana melakukam class action pada Geodipa. Saat ini masih menunggu, realisasi janji perusahaan panas bumi tersebut yang akan mengembalikan pajak penjualan yang 2,5%.
‘Sebelumnya kan ada musyawarah soal PPH, Geodipa berjanji akan menyampaikan ke direksi tentang pengembalian uang pajak,” ujarnya.
Jika sampai akhir bulan ini belum ada kepastian, Dasep menegaskan, class action akan dilakukan. Tidak hanya soal pembebsan lahan termasuk kerusakan lingkungan akibat aktifitas proyek panas bumi.
Pada kesempatan itu, Dasep berharap, Pemkab Bandung seharusnya turun melakukan cek and ricek, benar atau tidak pembebasan lahan itu.
Dampaknya kesejahteraan rakyatnya meningkat atau menurun. Itu negara hadir.
“Memang sedkit hanya 27 orang petani yang lahannya dijadikan lahan pengganti. Tapi jangankan yang sedikit, kepentingan jutaan rakyat saja sepertinya tidak mau tahu, kaya langkanya pupuk bersubsidi,” paparnya.
