Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.
“Untuk mendorong keberhasilan pengentasan kemiskinan, kami telah menetapkan fokus evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada aspek akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan kemiskinan di daerah. Dalam pelaksanaannya kami berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan anggaran kemiskinan dalam SIPD serta mengukur efektivitas anggaran (cost-effectiveness),” ungkap Anas.
Lebih lanjut dijabarkan, dalam rangka mewujudkan RB Berdampak melalui RB Tematik, setiap Instansi pemerintah diminta untuk menyusun rencana aksi yang konkret dan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan tematik di daerahnya masing-masing. Tercatat sebanyak 32 Provinsi, 424 Kabupaten/Kota, serta 76 kementerian/lembaga telah menetapkan rencana aksi dan melaporkan progresnya kepada Kementerian PANRB.
“Dari hasil evaluasi RB Berdampak yang kami lakukan, terdapat 12 pemerintah daerah dengan pengimplementasian RB Tematik terbaik pada semua tema. Komitmen dan antusiasme instansi pemerintah dalam implementasi RB perlu terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan tuntutan agar birokrasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
