Reformasi birokrasi yang dikerjakan pemerintah sebaiknya fokus pada program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, perlu berubahan paradigma dari orientasi input, berapa anggaran yang telah dan akan dihabiskan, ke orientasi outcome, berapa besar kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan,” jelas Menteri Anas.
Menteri Anas juga mendorong agar kebijakan reformasi birokrasi yang diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Timur mendukung transformasi digital pemerintah. Saat ini Kementerian PANRB Tengah menggaungkan reformasi birokrasi tematik yang mencakup yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.
Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh arsitektur SPBE untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi. “Selain kuatnya kepemimpinan digital, faktor kunci kesuksesan pemerintahan digital adalah rekrutmen talenta digital, fokus pada kebutuhan pengguna, revolusi digital di seluruh lini, sinergi yang baik antara strategi digital dan strategi data, peningkatan literasi digital, serta penguatan digital trust dan keamanan siber,” tutur Anas.
Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyampaikan hal-hal yang ditekankan Menteri Anas relevan dengan spirit core values ASN BerAKHLAK. Ia mengatakan bahwa Pemprov Kalimantan Timur sedang mengebut implementasi sistem digital untuk pelayanan.
Ia mengakui, remote area di Kalimantan Timur serta kondisi geografis wilayahnya menjadi salah satu kendala. Namun ia dan jajarannya optimis pengembangan sistem informasi bisa mengatasi masalah tersebut. “Kami punya banyak remote area. Keterbukaan informasi menjadi langkah awal yang kami bangun untuk menjangkau area-area tersebut,” jelas Akmal. **
