Upaya lainnya, imbuh Uka Suska, peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat kebencanaan,” katanya.
“Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana, penggunaan anggaran dan sumber daya informasi,” jelasnya.
Kemudian, katanya, memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
“Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung SPM. Pembentukan dan penguatan forum pengurangan risiko bencana,” katanya.
Uka Suska mengatakan bahwa Kabupaten Bandung merupakan kawasan atau wilayah dengan kondisi potensi ancaman bencana yang sangat komplek.
“Di Kabupaten Bandung ada sembilan bencana alam, yaitu tujuh bencana alam dan dua bencana non alam. Dari tujuh bencana alam itu, yaitu ada tiga bencana alam yang paling dominan di Kabupaten Bandung: banjir, longsor dan angin kencang. Dua bencana alam non-alam, yakni pandemi Covid-19 dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” tuturnya.
Meski demikian, kata dia, bencana alam lainnya, seperti gerakan tanah atau lempeng, gempa bumi juga tetap menjadi kewaspadaan dalam kesiapsiagaan kebencanaan tersebut. Termasuk kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan letusan gunung api.
Uka Suska juga mengungkapkan bahwa dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana, Pemkab Bandung sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) pada tahun 2023.
“Hal itu berkaitan dengan sembilan jenis bencana di Kabupaten Bandung. Dengan memiliki dokumen kajian risiko bencana itu, sehingga daerah yang sudah memiliki potensi risiko bencana sudah terpetakan,” ujarnya.
Uka Suska juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung pada tahun 2023, sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana.
“Dokumen itu berkaitan dengan adanya sembilan bencana alam dan bencana non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung. Dokumen rencana penanggulangan bencana itu sudah dibuat di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Ia mengatakan tidak semua bencana alam jadi fokus perhatian. Di Kabupaten Bandung yang paling menonjol itu adalah bencana banjir, longsor dan angin kencang yang menjadi fokus dalam pembahasan di dokumen rencana penanggulangan bencana.
Pada tahun 2024 ini, kata Uka Suska, akan membuat dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) dan rencana aksi kontigensi.**
