“Segera lakuakn pemeriksaan kelengkapan di tenda kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan.
Pada saat melaksanakan tugas harus mengutamakan keselamatan,” tuturnya.
Dikatakannya, untuk pelayanan kesehatan agar tetap melaksanakan pelayanan dengan optimal. Dalam pendistribusian logistik harus ada korelasi dengan jumlah masyarakat terdampak.
“Setiap hari harus ada data jumlah logistik yang didistribusikan untuk korban terdampak yang tidak mengungsi di tenda pengungsian dan harus berdasarkan nama dan alamat,” ujarnya.
Di tempat sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana mengatakan, peran desa sangat berpengaruh terhadap penanganan bencana, karena yang mengetahui karakteristik suatu daerah adalah perangkat desa.
“Data-data yang ada di masyarakat yang mengetahui adalah perangkat desa. Jika perangkat desa tidak muncul dan menjalin komunikasi, maka penanganan bencana ini tidak akan tepat sasaran,” katanya.
Dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, mengungkapkan berkaitan dengan assessment dampak bencana alam gempa bumi.
Untuk assessment dampak bencana gempa bumi, Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung mengatakan, telah mengirimkan 20 tim untuk melaksanakan pendataan terhadap rumah rusak yang
diakibatkan bencana gempa bumi di Kertasari.
“Pada hari pertama pendataan, tim yang diturunkan oleh Dinas Perkimtan, dari data yang didapatkan ada 250 rumah rusak, setelah dilaksanakan verifikasi/pendataan di lapangan terdapat 30 rumah rusak berat. Pada hari Minggu, 22 September 2024, Tim yang diturunkan berhasil mendata 4.374 rumah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bandung Uka Suska Puji Utama menyebutkan, telah dibentuk Tim Enumerator sebanyak 50 orang, yang nantinya akan diturunkan ke lapangan untuk melaksanakan verifikasi lapangan terhadap rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi.
