(KAB.GARUT), Potensinetwork.com – Sejatinya, proyek pembangunan P3A saluran irigasi di Desa Sindangsari, Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, diharapkan menjadi penopang perekonomian masyarakat yang lebih baik.
Proyek yang baru berjalan satu pekan itu, dinilai belum memenuhi standar pengerjaan yang tepat. Pasalnya saluran irigasi yang seharusnya menjadi harapan dan kebanggan masyarakat sekitar, pembuangan airnya dinilai belum tepat.
Tentunya hal ini menimbulkan dampak dan reaksi masyarakat terutama penerima manfaat yang kurang positif. Karenanya, imbas yang dirasa oleh masyarakat dinilai dapat merugikan dari segi immateriil.
Diketahui, terjadi imbas yang berdampak pada pembangunan tersebut yang diduga pembangunannya asal asalan. Dari pengerjaan yang dinilai tidak profesional tersebut berdampak pada akibat yang ditimbulkan yakni, longsor dan tergerus pada bagian tertentu di area tersebut akibat pembuangan air yang tidak sebenarnya, dan boleh jadi tak mengindahkan standar keamanan.
Hal ini tentu menjadi perhatian kalangan luas. Utamanya masyarakat wilayah tersebut, dan kepada pihak terkait diminta untuk memperhatikan serta mengkaji ulang.
Proyek yang didanai dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, dengan anggaran sekitar Rp.195 juta, panjang drainase 270 m x lebar 60 cm, sementara ketinggiannya disesuaikan dengan kondisi.
Proyek ini masuk dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 – TGAI) Tahun 2024. Program Proyek P3A tersebut dikelola oleh Kelompok Tani Sari Bakti di Kampung Cibentang Desa Sindangsari, pada kenyataannya mengalami longsor pada bagian tertentu.
Menurut keterangan salah seorang warga setempat yang punya tanah tersebut (KS) mengatakan, dirinya sudah beberapa kali menemui ketua kelompok tani (IG). Ironisnya, ia tak mendapat respon positif dari kelompok tani tersebut dan dinilai tak bertanggungjawab.
“Saya telah beberapa kali menemui ketua kelompok untuk meminta pertanggungjawaban, tetapi sampai sekarang berdalih dengan alasan mau bermusyawarah dulu,” ujarnya, Senin, 16/12/2024.
Responsif yang tidak bagus inilah yang membuat pihaknya kecewa. Bahkan beberapa pihak meminta pihak terkait seperti BBWS dan Inspektorat untuk turun tangan ikut menyelesaikannya.
Hingga berita ini diturunkan, diperoleh informasi bahwa dalam waktu dekat, warga yang terkena imbas longsor akan melaporkan ke pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk, Cisanggarung yang berkantor di Cirebon.
Harapannya agar pelaksanaan pembangunan irigasi di wilayah desa tersebut mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait dan diberikan tindakan tegas akibat imbas yang ditimbulkan.
Sementara itu, ada warga setempat yang mengutarakan kekecewaan atas apa yang terjadi akibat lambannya penanganan permasalahan yang dilaporkan atau dikeluhkan.
“Ya memang begitu, disini terbilang lemah terhadap pengawasan dari instansi terkait. Maka perlu kinerjanya dievaluasi agar menjadi lebih serius,” tandasnya.
Andai dugaan banyak pihak terbukti benar, patut diduga ada ‘perhitungan’ yang di otak atik oleh pengelola atau pihak pihak yang nakal, dan berapa persen yang terserap untuk pembangunan pisik proyek tersebut yang seharusnya diterapkan.
Sesungguhnya pemerintah menggelontorkan anggaran demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas dan hajat hidup orang banyak, harus kita dukung.
Namun masih terdapat juga beberapa ‘hal’ yang mempengaruhi bahkan mengotori program-program pemerintah yang berkesinambungan.
Untuk itu, pengawasan melekat bukan hanya dilakukan oleh instansi terkait, namun peran serta masyarakat dalam ikut pengawasan pembangunan di daerah sangat diperlukan.
Janji pemerintah untuk reformasi birokrasi dan pemberantasan mental korup (siapapun) harus ditegakkan. *TIM/potensinetwork_garut
