CIMAHI, Potensinetwork.com – Munculnya aksi demo diberbagai wilayah yang ditujukan ke lembaga legislatif (DPR / DPRD) merupakan akumulasi kekecewaan rakyat atas tekanan hidup dan kehidupan masyarakat yang kian menghimpit.
Sementara gaya hidup hidonis dan gaya komunikasi para anggota legislatif (anggota DPR / DPRD) mengakibatkan puncak kekesalan dan kemarahan rakyat kian tak terbendung, karenanya akumulasi kekecewaan dan kemarahan tersebut tertumpah dengan caranya (demo), bahkan sudah menjurus kearah anarkis.
Ada yang berargumen bahwa demo-demo yang digelar diyakini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan kelompok tertentu. Hal ini mencerminkan bahwa negara sedang tidak baik- baik saja.
Mencermati kondisi bangsa belakangan yang sangat memprihatinkan, muncul berbagai tuntutan terkhusus kepada anggota DPR / DPRD yang dinilai tidak dapat mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Sementara gaya hidup dan gaya komunikasi para anggota legislatif di berbagai daerah, menjadi sorotan dan pemicu kemarahan rakyat. Mereka dinilai tidak peka terhadap kondisi dan kehidupan masyarakat (rakyat).
Terlebih diperparah dengan penghasilan para anggota DPR / DPRD yang fantastis dan meroket ditengah kondisi dan situasi kehidupan masyarakat (rakyat) yang kian memprihatinkan dan terpuruk akibat susahnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, diperparah lagi dengan beban pajak yang dinilai memberatkan rakyat.
Ini menjadi bukti dan potret nyata kehidupan masyarakat (rakyat) pada umumnya yang berbanding terbalik dengan dengan gaya hidup para anggota DPR / DPRD yang notabene adalah wakil rakyat.
Gaya hidup hidonis dan gaya komunikasi para wakil rakyat inilah yang menjadi pemicu dan ketimpangan nyata dalam realita keseharian yang telah berlangsung bertahun – tahun.
Sementara, pada berbagai kesempatan di waktu lalu, aspirasi dan suara rakyat yang disampaikan kepada wakil rakyat di gedung DPR / DPRD, dinilai tak ada yang terwakili apalagi terealisasi untuk dan atas nama kesejahteraan rakyat.
Tak heran bila aksi demo yang digelar diberbagai wilayah, merupakan puncak akumulasi rakyat yang disampaikan dengan caranya oleh para pendemo.
Disisi lain kepekaan dan respon anggota DPR / DPRD yang diharapkan dapat mewakili aspirasi rakyat bagai “punduk merindukan bulan, masih jauh panggang dari api’. Akibatnya kemarahn rakyatpun meledak bak tak terkendali.
Tak terkecuali di Cimahi, tuntutan dan aspirasi masyarakat atas apa yang sudah disampaikan berapa waktu belakangan ini, dinilai masih belum memenuhi ekspetasi yang diharapkan.
Disaat DPR sudah menyampaikan tanggapan atas point- point tuntutan rakyat kepada DPR, utamanya terkait berbagai tunjangan anggota DPR yang dianggap menari di atas penderitaan rakyat, ternyata belum sepenuhnya penghapusan atau pencabutan bebarapa point tunjangan anggota DPR / DPRD itu berlakukan.
Seperti di DPRD Kota Cimahi, pendapatan anggota para DPRD Kota Cimahi dan jajaran pimpinannya, hingga kni masih bertengger diangka yang menggiurkan.
Bahkan penghasilan anggota DPRD Kota Cimahi ini dinilai lebih besar dari penghasilan para anggota DPR RI (setelah digoyang demo berjilid di Jakarta, beberapa waktu lalu).
Ironisnya, selama ini tak ada transparansi atas penghasilan anggota DPRD Cimahi yang berani dipublikasikan kepada masyarakat (Cimahi).
Mereka adalah karyawan rakyat, tetapi gaya komunikasi yang dibangun selama ini terkesan dan berposisi bahwa mereka adalah tuan bagi rakyat. Faktanya, mereka digaji oleh masyarakat Cimahi melalui pajak yang dibayarkan, namun ekspektasi kinerja para anggota legislatif tersebut jauh dari harapan. Gaya hidup yang hidonis dan komunikasi yang dibangun dengan masyarakat selama ini dinilai sangat memuakan.
Parahnya, empati dan simpati mereka tak ada sedikitpun yang tercermin untuk dan demi kesejahteraan rakyat / masyarakat luas yang konon katanya diwakili. Tak heran keberadaan mereka dinilai tak ada efek atas fungsi dan jabatannya.
Menurut beberapa kalangan berpendapat, bahwa sudah waktunya fungsi dan kinerja anggota dewan di Cimahi (termasuk diberbagai daerah) harus dapat dibuktikan dan terpublikasi dengan jelas, termasuk akuntabilitas dan transparansi anggaran negara yang digunakan untuk mereka (anggota dewan).
Rakyat / masyarakat berhak atas investasi pajak yang dibayarkan kepada para wakil rakyat, untuk mengetahui kemana dan sejauhmana esensi penggunaan uang pajak rakyat yang disalurkan untuk menggaji para anggota dewan (DPRD) Kota Cimahi selama ini.
Praktisi hukum Dadan Nurhendi, SH, melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di Cimahi tidak jauh berbeda dengan masyarakat luas pada umumnya di kota kabupaten lain.
Pria putra daerah kelahiran Cimahi ini sangat memprihatinkan karena anggaran APBD Kota Cimahi sebagian besar teralokasi untuk kepentingan DPRD dan perangkatnya. Disisi lain, anggaran untuk sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat masih jauh dari harapan.
“Anggaran APBD Cimahi yang didapat dari pajak rakyat / masyarakat Cimahi tersebut, seyogyanya lebih banyak untuk kemakmuran masyarakat Cimahi”, ujar Dadan.
Namun nyatanya alokasi anggaran dari APBD Cimahi banyak diperuntukan bagi anggota dewan di Cimahi melalui tunjangan-tunjangan pendapatan anggota DPRD Kota Cimahi yang dinilai tak berpihak pada kesejahteraan masyarakat Cimahi.
“Kita tahu bahwa gejolak rakyat sedang membara gara-gara pendapatan anggota DPR yang fantastis. Walau akhirnya mereka merevisi setelah didemo masyarakat luas, tetapi nyatanya hingga kini penghasilan para wakil rakyat (di Cimahi) masih diatas penghasilan para anggota DPR. Dan mereka mencari zona nyaman dengan cara tak pernah mau mempublikasikan penghasilan mereka ke publik. Dan jika ini dikaitkan dengan efisiensi anggaran seperti yang digaungkan pemerintah selama ini, ini jauh berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan masyarakat luas”, tandasnya menambahkan.
Dadan mengungkapkan, menurutnya perjalanan dinas para anggota DPRD Kota Cimahi perlu di evaluasi dan dianggap tidak efisien yang cenderung memperkaya diri. “Ini juga bentuk pemborosan anggaran sedangkan out put nya tidak jelas”, tandasnya.
Lanjut Dadan, “Contoh, anggaran untuk studi banding / kunjungan kerja (kunker) anggota dewan atau perjalanan dinas, ini dapat dialokasikan untuk kegiatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, seperti pengadaan sarana air bersih, penanganan sektirkesehatan masyarakat dan masalah krusial lainnya”.
Besaran APBD Cimahi untuk kepentingan anggota dewan (DPRD) Cimahi di bulan Agustus 2025 saja mencapai kisaran Rp.1.446.770.000 milyar, jika dikalikan dalam satu tahun anggaran bisa mencapai Rp. 17. 361.240.000 milyar. Anggaran yang sangat besar ini harus segera dihentikan dan dievaluasi, tegas Dadan.
Pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi yang sudah mengantongi pendapatan yang besar tiap bulannya ini, diduga masih juga mengajukan kenaikan sejumlah tunjangan, jika ini dibiarkan pantaskah mereka masih disebut wakil rakyat yang katanya membela kepentingan rakyat, ironis sekali”, pungkasnya.
Rincian tunjangan yang didapat anggota dewan Cimahi, mulai dari tunjangan jabatan, tunjangan anak istri, tunjangan beras bahkan transportasi dan perumahan bagi unsur pimpinan DPRD mencapai Rp.75 juta hingga Rp.90 juta perbulan. Sedangkan untuk anggota dan pimpinan komisi mencapai Rp.75 jutaan perbulan, ini bahkan melampaui penghasilan anggota DPR RI yang ada dikisaran Rp.65 jutaan petbulan.
“Karenanya, tidak ada alasan lain untuk menolak permohonan kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan Cimahi dan mengevaluasi atau menghentikan biaya perjalanan dinas / kunjungan kerja yang tak efektif”, tutupnya. *Rent / Tri_
