CIMAHI, Potensininetwork.com – Jumlah penduduk di Kota Cimahi kini terus bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, pasa tahun 2026 ini penduduk Kota Cimahi tercatat sebanyak 614 ribu jiwa.
Kota Cimahi hanya memiliki luas 42,43 kilometer persegi, dengan tiga kecamatan dan lima belas kelurahan. Kondisi itu membuat Kota Cimahi menjadi salah satu kota paling padat penduduk di Jawa Barat.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira bahkan menyebut kepadatan penduduk di Kota Cimahi sudah setara dengan Kota Jakarta Pusat pada setiap kilometer perseginya.
Mengacu pada data BPS Jumlah penduduk kota Jakarta Pusat pada tahun 2023 adalah sekitar 1,05 juta jiwa (1.049.314 jiwa) dengan luas wilayah 48,13 kilometer persegi. Pada tahun 2026 diproyeksikan memiliki kepadatan mencapai 21.699 jiwa per kilometer persegi.
“Tingkat kepadatan penduduk kita hari ini sudah mencapai 14 ribu jiwa per kilometer persegi. Artinya sama dengan Kota Jakarta Pusat, dengan luasan wilayah yang tentu hanya segitu-segitu saja,” kata Adhitia.
Penataan dan pengentasan masalah kepadatan penduduk mesti diselesaikan secara komprehensif. Salah satunya, konsep huniah vertikal di tengah keterbatasan lahan.
“Contoh, bagaimana mengenai kawasan residensial. Kita sudah tidak bisa berbicara lagi landed house, tapi harus berbicara ke depan itu arahnya adalah vertical house karena kita tahu Cimahi itu lahannya kan sangat terbatas,” kata Adhitia.
Kepadatan penduduk tak cuma dihadapkan pada persoalan hunian, namun juga permasalahan sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Semua masalah itu tentu mesti diselesaikan secara berkesinambungan.
“Permasalahan mendasar inu juga butuh kajian yang sangat matang. Intinya, kita sudah punya RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan kita tinggal melakukan penyesuaian RPJPD ini ke depan untuk jauh lebih sesuai lagi, sehingga Cimahi walaupun semakin padat tetap layak untuk warga atau penduduknya,” ujar Adhitia.
“Penataan kedepan juga bagaimana persoalan tata ruang ini bisa diselesaikan secepatnya. Kami menunggu perubahan tata ruang di provinsi, perubahan RTRW di provinsi, sehingga kita harus bisa lebih melakukan penyesuaian tata ruang,” imbuhnya.**
