SUMEDANG, Potensinetwork.com – Pemerintah Kabupaten Sumedang mengakselerasi pelaksanaan Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan inklusif. Masyarakat kini dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima Bansos maupun melaporkan penerima yang dinilai tidak sesuai secara mandiri melalui portal Perlinsos.
Pendaftaran Perlinsos dapat dilakukan secara mandiri melalui situs perlinsos.kemensos.go.id maupun melalui agen yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membantu proses pendataan di lapangan.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan penerima bantuan sosial yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memimpin Rapat Koordinasi Digitalisasi Perlinsos dan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang, Rabu (29/7/2026), di Ruang Rapat Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).
Kabupaten Sumedang menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah percontohan Digitalisasi Bansos. Melalui program tersebut, seluruh kepala keluarga (KK) di Sumedang ditargetkan terdata dalam Portal Perlinsos agar dapat diverifikasi kelayakannya sebagai penerima bantuan sosial.
Hingga Rabu 29 Juli 2026, tercatat sebanyak 11.217 KK telah terdaftar di Portal Perlinsos. Sementara target pendataan di Kabupaten Sumedang mencapai sekitar 458.000 KK.
Bupati Dony mengatakan, digitalisasi Bansos merupakan langkah untuk menyelesaikan persoalan bantuan sosial yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena tidak tepat sasaran.
“Masalah Bansos yang tidak tepat sasaran berdampak pada pemborosan anggaran, memunculkan ketimpangan dan kecemburuan sosial, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Digitalisasi bansos adalah ikhtiar agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujarnya.
Keberhasilan program tersebut harus dibarengi dengan perubahan pola pikir masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial, melainkan semakin mandiri.
“Program ini harus berjalan seiring dengan perubahan mindset masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada bansos,” kata Bupati Dony.
Untuk mempercepat pendataan, Bupati Dony menginstruksikan adanya mobilisasi dan orkestrasi seluruh unsur pentahelix. Hasil rapat juga memutuskan penambahan agen Perlinsos dari berbagai unsur, seperti RT/RW, guru, operator madrasah, BKPRMI, forum pesantren, penyuluh agama, penyuluh pertanian, hingga penyuluh perikanan.
“Saya ingin ada mobilisasi, orkestrasi, pentahelix sehingga ada akselerasi Digitalisasi Bansos melalui Portal Parlinsos ini,” katanya.
Bupati Dony meminta agar layanan Perlinsos dihadirkan pada setiap kegiatan pemerintahan sebagai bagian dari strategi crosscutting program sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan pendataan.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar segera mendaftarkan diri melalui Portal Perlinsos. Nantinya, data yang masuk akan diverifikasi untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak atau tidak menerima bantuan sosial**
