News  

Wali Kota Bandung Buka Konferprov PWI Jabar Tahun 2026

BANDUNG, Potensinetwork.com – Wali Kota Bandung secara resmi nembuka Konferensi Provinsi (Konferprov)   Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tahun 2026 di Hotel Horison Kota Bandung, Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026.

Momentum lima tahunan ini menjadi momen penting ajang strategis untuk menentukan kepemimpinan PWI Jabar periode 2026–2031 sekaligus merumuskan arah organisasi di tengah tantangan disrupsi digital dan dinamika ekosistem komunikasi publik.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam sambutannya, mengatakan perubahan lanskap komunikasi publik yang menurutnya semakin menantang posisi jurnalisme konvensional.

Baca Juga:  VIRAL, Pemkab Bandung Raih Dua Penghargaan Pada Even Satu Data Jabar Award 2024

Ia menyampaikan bahwa produk komunikasi publik saat ini telah menembus batas-batas jurnalisme. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bagi insan pers untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap karya jurnalistik.

Farhan juga menyinggung hasil survei LSI yang disebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat di 27 kabupaten/kota terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di atas 95 persen. Bahkan, angka tersebut disebut mencapai 100 persen di Kota Bandung, Cimahi, dan Bogor.

Di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, Farhan menegaskan pentingnya mempertahankan jurnalisme yang memiliki proses verifikasi, kompetensi, serta etika redaksional.

Baca Juga:  PWI Kabupaten Bandung Jalin Kolaborasi Sinergis dengan DPRD

Namun, ia juga mendorong adanya rekonstruksi dalam praktik jurnalisme agar profesi wartawan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, karya jurnalistik harus terus memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan mampu mempertahankan eksistensi profesi wartawan di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform.

Pandangan tersebut menjadi relevan karena masyarakat kini tidak hanya memperoleh informasi dari media massa, tetapi juga dari media sosial, kanal digital, influencer, maupun berbagai bentuk komunikasi langsung dari pemerintah dan lembaga publik.***