UGM Beri Penghargaan untuk Sumedang

YOGYAKARTA, Potensinetwork.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta memberikan anugerah untuk Kabupaten Sumedang dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2026. Sumedang berhasil meraih posisi keempat sebagai Pemerintah Daerah Terbaik pada kategori Kabupaten se-Indonesia hasil penilaian Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM).

Penghargaan diberikan menyusul upaya Pemkab Sumedang dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, integrasi data, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya menerima penghargaan, Sekda Tuti Ruswati juga menjadi salah satu panelis pada sesi pertama yang membahas tema Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan.

Baca Juga:  Capaian Signifikan: Kabupaten Bandung Raih IRB dengan Predikat A

Dalam forum tersebut, Tuti menekankan, data merupakan fondasi utama dalam menentukan kebijakan dan melakukan intervensi pembangunan.

“Data adalah fondasi yang paling penting dalam intervensi untuk peningkatan kualitas hidup. Tanpa data, sasaran yang harus kita intervensi tidak akan bisa terwujud,” ujar Tuti di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, FEB UGM, Yogyakarta , Kamis (5/11/2026).

Kehadiran Artificial Intelligence (AI) harus dimanfaatkan lebih dari sekadar kemajuan teknologi. AI perlu menjadi instrumen untuk mencerdaskan masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:  Cimahi Genap 25 Tahun, Pemkot Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Warga

“Pemanfaatan AI dapat membantu pemerintah daerah menangani berbagai persoalan kompleks, mulai dari kemiskinan, stunting, hingga kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, aman, berkualitas, dan terjangkau,” katanya.

Sekda Tuti juga membagikan pengalaman dalam membangun ekosistem pemerintahan digital.

“Ada sejumlah kunci yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni integrasi data, interoperabilitas aplikasi, konsistensi, komitmen pimpinan, dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.***