BANDUNG, Potensinetwork.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat upaya menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, pemerintah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok akibat meningkatnya konsumsi masyarakat dan kendala distribusi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung di Hotel Arion Suites Bandung, Jumat 13 November 2026.
Iskandar menyebut, Kota Bandung memiliki peran strategis sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat sekaligus salah satu barometer stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa, Kota Bandung dituntut mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data triwulan II 2026, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bandung mencapai 5,84 persen secara year on year (YoY). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,73 persen dan nasional sebesar 5,29 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator lainnya juga menunjukkan perkembangan positif. Realisasi investasi meningkat 10,47 persen atau mencapai sekitar Rp11,92 triliun. Sedangkan gini rasio Kota Bandung membaik dari 0,44 menjadi 0,42 yang menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat.
Dari sisi pengendalian inflasi, Iskandar mengungkapkan, inflasi bulanan atau month to month (MtM) Kota Bandung pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,08 persen. Angka tersebut menjadi salah satu yang terendah di Jawa Barat.
Sementara itu, inflasi tahun kalender atau year to date (YtD) mencapai 2,18 persen. Adapun inflasi tahunan atau year on year (YoY) sebesar 2,95 persen, melambat dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,35 persen dan berada di bawah inflasi nasional sebesar 3,23 persen.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi semu jika tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi yang baik. Karena itu, kita harus memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” kata Iskandar.
Ia menjelaskan, kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi salah satu penyumbang inflasi bulanan Oktober dengan andil sebesar 0,07 persen. Sementara kelompok pakaian, perlengkapan rumah tangga dan restoran turut memberikan andil terhadap inflasi.
Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta rekreasi mengalami deflasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa daya beli masyarakat Kota Bandung masih relatif terjaga meskipun sejumlah komoditas pangan tetap perlu mendapat perhatian.
Untuk mengantisipasi gejolak harga, Iskandar meminta operasi pasar dan pengawasan distribusi dilakukan secara lebih proaktif, terutama terhadap komoditas beras, daging ayam ras, telur ayam dan minyak goreng.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan pasar murah yang tepat sasaran. Penentuan lokasi pasar murah perlu didukung data yang akurat agar intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap BPS dapat memberikan data sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan titik pelaksanaan pasar murah. Jadi lokasi yang dipilih benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Bandung akan mengoptimalkan kerja sama antar daerah untuk memastikan pasokan komoditas pangan tetap tersedia. Pasokan dari daerah yang mengalami surplus diharapkan dapat membantu menekan harga beras dan komoditas hortikultura di pasar-pasar Kota Bandung.
Menghadapi peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Nataru, Iskandar menginstruksikan seluruh anggota TPID untuk memastikan empat langkah strategis berjalan optimal.
Pertama, menjamin ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman terutama pada tingkat distributor. Kedua, memastikan kelancaran distribusi logistik agar tidak terjadi hambatan pasokan yang masuk ke Kota Bandung, khususnya melalui dua pasar induk yakni Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Gedebage.
Ketiga, memperkuat komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat secara efektif, valid dan menenangkan agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, mengoptimalkan digitalisasi melalui pemanfaatan data harga secara real time atau terkini untuk memantau perkembangan harga di pasar-pasar utama Kota Bandung.
“Jangan sampai ada hambatan di jalur logistik menuju Kota Bandung. Kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta memanfaatkan digitalisasi untuk memantau harga pasar secara terkini,” tuturnya.***
