Optimalisasi Penyaluran Energi Bersubsidi, Wabup Ali Syakieb Evaluasi Stok di KDKMP Bojongloa

kdkmp

KAB.BANDUNG, Potensinetwork.com – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran. Langkah konkret tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung operasional Kios Desaku Kelompok Usaha Bersama (KDKMP) di Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada (16/11/2026).

Kegiatan peninjauan operasional KDKMP perdana di Kabupaten Bandung ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb didampingi jajaran perangkat daerah, camat setempat, serta pihak pengelola koperasi.

Dalam arahannya, Ali Syakieb menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak serta memantau progres operasional kios di lapangan.

Baca Juga:  PAC Gerindra Kab Bandung Tolak Kutu Loncat dan Rongrongan Partai Lain

“Ini titik pertama yang kita kunjungi di Kabupaten Bandung yang sudah operasional dan kita lihat gerainya juga sudah cukup banyak orang,” ujar Ali .

Menyoroti dinamika distribusi di lapangan, pihak pengelola dan narasumber menegaskan pentingnya kedisiplinan pencatatan data serta kesiapan infrastruktur kios dalam melayani warga.

“Outlet yang ada di KDKMP memang masih dibatasi dengan kuota 300 tabung per bulan. Ini untuk ngetes pasar,” ujarnya.

Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa penambahan kuota dan jumlah titik operasional akan terus berjalan seiring dengan kesiapan infrastruktur di setiap wilayah.

Baca Juga:  Aep ; Dinas.jangan Diam selamatkan Pendidikan Anak Anak Bangsa

Terkait regulasi pembelian, Ali menekankan pula bahwa mekanisme penyaluran saat ini mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memastikan subsidi negara tepat sasaran.

“Subsidi ini bebannya cukup berat bagi negara sehingga kita ingin memastikan penyalurannya sesuai tepat sasaran. Jadi nanti yang beli harus pakai NIK. Ini mungkin nanti KDKMP akan kita training agar bagaimana hal itu bisa dilakukan,” lanjutnya.

Menanggapi isu harga dan pembatasan, Ali menegaskan bahwa ketentuan harga eceran saat ini masih berpedoman pada aturan yang berlaku secara merata.

Baca Juga:  1.167 Calon Jamaah Haji yang Tertunda Akibat Covid 19 Asal Kabupaten Bandung Segera Diberangkatkan

“Kalau pembatasan harga KDKMP itu ditetapkan oleh pemerintah di 16.000 untuk semua warga tanpa memandang status desil. Ke depan kalau beban anggaran pemerintah cukup berat, kemungkinannya akan diatur melalui desil-desil,” jelasnya.

Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Ali berharap keberadaan KDKMP dapat terus tumbuh berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa.

“Kami berharap KDKMP bisa menyalurkan gas LPG bagi warga di desa atau kelurahan dengan tepat sasaran,” pungkasnya. (Humas Pemkab Bandung – Diskominfo)