KARAWANG, Potensinetwork.com – Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga memicu sikap tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang akhirnya menggratiskan setiap kendaraan yang parkir di lokasi tersebut.
Menyikapi polemik ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., mengapresiasi atas ketegasan sikap Bupati Aep tersebut.
Namun demikian, Askun (sapaan akrab) menegaskan bahwa pihak ketiga (perusahaan pengelola parkir) tidak bisa disalahkan sepenuhnya oleh pemkab. Karena menurutnya, kesalahan ini murni akibat tidak adanya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat kepada Bupati Aep.
Ditegaskan Askun, seharusnya Kadisparpora menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Bupati Aep, sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa dengan pihak ketiga.
Sehingga Askun menilai jika Kadisparpora telah berbuat ‘songong’, karena tidak menghargai dan mendahului kebijakan bupati. Terlebih, proyek renovasi Stadion Singaperbangsa belum 100% rampung.
Dalam persoalan ini Askun menegaskan, seluruh pejabat OPD jangan sampai memiliki pemikiran merasa dekat dengan bupati, sehingga mengambil kebijakan tanpa arahan dari bupati.
“Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong,” tutur Askun, Kamis (19/11/2026).
Usul Semua Parkir Fasilitas Umum Digratiskan atau Bayar Flat
Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang ini juga mengusulkan agar setiap parkir di tempat fasilitas umum yang dibangun dan dibiayai APBD untuk digratiskan. Jika pun tidak dengan alasan masuk Pendatapan Asli Daerah (PAD), maka masyarakat cuku bayar flat.
“Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu rupiah saja dan mobil misal Rp4 ribu, gak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum,” tuturnya.
Dalam pengelolaannya, Askun menegaskan perlu adanya aturan yang tegas dan jelas dalam PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Misal, ketika kendaraan hilang, maka pengelola parkir wajib bertanggungjawab.
“Selama ini kan gak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir gak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu,” terangnya.
Kedua, sambung Askun, harus dipastikan target PAD pertahunnya untuk setiap PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Jangan sampai retribusi parkir setiap tahunnya tidak pernah mencapai target karena dugaan menguap.
“Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat,” sindirnya.
Dalam persoalan ini, Askun menegaskan perlu adanya koordinasi yang lebih terintegritas antara Disparpora, Dishub, Satpol PP dan Bapenda. Agar retribusi parkir di tempat fasilitas umum tetap mencapai target dan masyarakat tidak merasa keberatan.
“Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat,” tutup Askun.***




