SUMEDANG, Potensinetwork.com – Pemkab Sumedang terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan, serta menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan, pengawasan program MBG menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Pemerintah daerah secara intensif melakukan sidak dan monitoring terhadap pelaksanaan MBG. Forkopimda telah dibagi tugas untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan, diperkuat dengan Satgas MBG. Ini untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan, karena berkaitan dengan keamanan makanan yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan manusia,” ujar Dony di dapur SPPG di Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Senin (12/10/2026).
Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan mulai menunjukkan hasil positif. Kualitas dapur SPPG terus mengalami perbaikan, baik dari aspek kualitas menu, penyajian makanan, maupun pemenuhan standar operasional. Perbaikan tersebut juga didukung oleh pemanfaatan aplikasi MBG yang dikembangkan Sumedang. Melalui sistem digital tersebut, informasi mengenai menu dan kandungan gizi makanan dapat diakses masyarakat sehingga pelaksanaan program menjadi lebih transparan dan mudah diawasi.
Saat ini terdapat 150 dapur SPPG di Sumedang yang melayani sekitar 1.900 sekolah, 298 pesantren, serta 50 ribu ibu hamil dan balita.
“Sampai saat ini pelaksanaan MBG di Sumedang berjalan dengan baik. Ini berkat kerja keras semua pihak. Dapur SPPG terus berbenah, pemerintah turun langsung melakukan pengawasan, dan memperkuat sistem yang transparan agar pelaksanaan program ini semakin berkualitas,” katanya.
Pengawasan terhadap program MBG tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Keterbukaan informasi melalui platform digital memberikan ruang bagi masyarakat dan orang tua untuk mengetahui menu yang disajikan sekaligus turut mengawasi kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
Program MBG bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tetapi juga bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Rantai pasok bahan pangan yang sebelumnya harus melalui pasar atau perantara dapat dipersingkat karena dapur SPPG bisa mengambil langsung dari produsen di sekitarnya. Kami sudah mengarahkan agar setiap dapur memanfaatkan potensi dan komoditas lokal,” katanya.
Melalui pengawasan yang ketat, transparansi informasi, dan penguatan rantai pasok lokal, Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen memastikan program MBG berjalan sesuai standar, memberikan manfaat optimal bagi penerima, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa.***
