BANDUNG, Potensinetwork.com – Penataan Kota Bandung terus diperkuat melalui penertiban berbagai objek yang dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Tidak hanya menyasar pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga melakukan penertiban terhadap reklame yang rusak maupun tidak lagi berfungsi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut terdapat 67 titik reklame rusak dan tidak berfungsi yang harus segera ditertibkan.
Ia menegaskan, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pihak yang melanggar, baik masyarakat maupun perusahaan besar.
“Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan,” ujarnya saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Farhan menilai, konsistensi dalam penegakan aturan menjadi bagian penting untuk menjaga integritas pemerintah. Seluruh pihak harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban dan kualitas lingkungan perkotaan.
Selain reklame, Pemkot Bandung juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon yang dilakukan perusahaan. Farhan menyebut, pihak yang mendapatkan izin penebangan tetap memiliki kewajiban menjaga lingkungan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.
Ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah memastikan setiap proses penertiban berjalan sesuai aturan dan tidak tebang pilih.
Farhan juga mengingatkan agar aparatur di lapangan tetap mengedepankan pendekatan yang tegas sekaligus humanis. Penegakan aturan harus dilakukan dengan komunikasi yang baik sehingga tidak memicu konflik dengan masyarakat.
“Hal-hal tersebut menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi,” katanya.
Menurut Farhan, pendekatan persuasif dan koordinasi tetap diperlukan dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Pemerintah harus mampu menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak masyarakat.
Ia juga meminta seluruh aparatur tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah di tengah berbagai dinamika dan perdebatan di media sosial.
“Isu-isu tentang pemerintah pusat bukan tugas kita. Kita fokus saja pada pekerjaan,” tuturnya. (*)
