Menurut Kang DS, upaya penegakan hukum cukai ilegal tidak hanya bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Jajarannya juga akan melakukan sejumlah upaya lainnya.
“Kami juga akan melakukan beberapa kegiatan, dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Beberapa di antaranya, kami kemas dalam bentuk spanduk, media cetak, media elektronik maupun medsos (media sosial), sehingga menarik perhatian masyarakat untuk membacanya,” ungkap orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu.
Selain untuk penegakan hukum, 50% dari dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi daerah.
“Saya ingin kesejahteraan yang didanai DBHCHT tersebut, diprioritaskan bagi para petani, khususnya petani tembakau. Sedangkan 25% lainnya dialokasikan untuk program kesehatan, sebagai upaya mendukung jaminan kesehatan nasional,”
pungkas Kang DS.Adv.***
