Hingga saat ini, Siti menerangkan, bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bandung Barat merespon, dengan baik laporan-laporan yang masuk tersebut.
“Karena ketika masuk laporan kita langsung kirim ke dinas terkait,” jelasnya
” Kalau tiga hari belum ditanggapi oleh dinas itu, kita langsung hubungi adminnya, kita juga lapor ke pa Bupati mana dinas yang respon dan mana yang tidak,” sambungnya.
Lebih lanjut Siti, layanan virtual tersebut terhubung langsung dengan aplikasi Kinerja Pegawai.
Jadi kalau dinas terkait tidak respos hingga akhir bulan, maka akan ada pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin).
“Terus lagi aplikasi ini terhubung dengan aplikasi kinerja pegawai, kalo dinas yang engga respon dengan batas waktu sampai akhir bulan tukin akan ada pemotongan,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mensosialisasikan dan mengembangkan aplikasi layanan virtual tersebut, agar lebih mudah di akses masyarakat.
