Memang ujarnya, baik pusat maupun Pemkab Bandung, untuk membantu usaha tani dengan kartu tani. Harapannya, dengan kartu itu bisa memudahkan petani mendapat pupuk bersubsidi atau obat-obatan.
Tetapi kenyataan di lapangan jauh dari harapan, meskipun kartu tani di tangan, namun para petani tetap sulit mendapatkan pupuk tersebut.
Dengan adanya kredit tanpa bunga, jelas dia, itu akan membantu usaha petani. Karena pinjama itu, bisa digunakan untuk membeli pupuk yang non subsidi.
“Meskipun itu pinjaman tapi kan tanpa bunga, jadi buat petani tidak akan memberatkan, justru sebaliknya akan merasa tertolong. Mereka akan terlepas dari ketergantungan pada terngkulak, bahkan bank emok, akhirnya mereka bisa menikmati hasil panen,” tuturnya.
Lagislator PKB ini menghimbau, agar pihak bank dalam mengalirkan dana itu jangan membuat persyaratan yang ngejelimet, membuat masyarakat bingung.
Tetapi bukan berarti harus melanggar aturan perbankan, namun jangan sampai memberatkan yang pada akhirnya anggaran pinjaman non permanen tersebut tidak terserap dan tidak tepat sasaran.
“Agunan tetap harus ada, sebab itu persyaratan bank, hanya mungkin untuk menyukseskan program Pemkab Bandung tersebut, pemohon kredit cukup diminta KTP dan kartu keluarga (KK) sebagai agunannya,” imbuhnya.
Uya berharap, agar kredit tanpa bunga itu utamanya diberikan pada para pedagang kecil, seperti warung, penjual gorengan serta para petani. Sebaiknya berkelompok ungkapnya, tetapi harus ada yang bertanggungjawab, bisa pimpinan kelompoknya atau orang yang dituakan di kelompok tersebut.
