9POTENSINETWORK.COM – Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Munawaroh Yasin diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin karena dugaan suap.
“Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/4/2022).
KPK juga mengamankan beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jabar). Dia belum menjelaskan detail berapa orang yang ditangkap.
“Di antaranya Bupati Kabupaten Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya,” ucapnya.
Para pihak yang diamankan KPK itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.
Dikutip dari detik.com, Ade Yasin tercatat punya harta Rp 4,1 miliar.
Dilihat dari LHKPN KPK, Rabu (27/4/2022), Ade Yasin terakhir kali menyetorkan LHKPN pada 31 Maret 2021. LHKPN tersebut berisi harta Ade Yasin pada 2020.
Dalam LHKPN tersebut, Ade Yasin tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan senilai Rp 2.290.000.000 (Rp 2,2 miliar). Ketiga bidang tanah dan bangunan itu tersebar di Bogor.
Selain itu, Ade Yasin punya harta berupa dua unit mobil senilai Rp 635 juta. Ade tercatat memiliki mobil Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2019 dan BMW 320i tahun 2016.
Ade Yasin juga melaporkan dirinya memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 600 juta serta kas dan setara kas Rp 726.788.687 (Rp 726 juta). Ade Yasin punya utang Rp 140.607.046 (Rp 140 juta).
“Total harta kekayaan Rp 4.111.181.641 (Rp 4,1 miliar),” demikian tertulis di LHKPN KPK.
KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap Ade Yasin serta beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jabar).
“Di antaranya Bupati Kabupaten Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri, Rabu (27/4).
Dia menyebut OTT Bupati Bogor tersebut terkait dugaan suap. Namun, Ali belum menjelaskan suap itu terkait apa.
Para pihak yang diamankan KPK itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.***
