(CIMAHI), Potensinetwork.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ((Pemprov Jabar) mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka efisiensi anggaran di lingkup Pemdaprov Jabar.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan, penerapan WFH dimaksudkan juga untuk mengurangi penumpukan pegawai di kantor, pengurangan penggunaan listrik air, hingga mengurangi kemacetan di jalan raya, hal itu sebagaimana disampaikan KDM, di Gedung Sate Bandung, belum lama ini.
KDM menjelaskan, ASN yang bekerja dari rumah akan menjalankan tugas dengan menerapkan sistem berbasis kinerja. Skema tunjangan kinerja akan dibedakan antara ASN yang bekerja di lapangan dan yang bekerja dari rumah.
“Bekerja dari rumah tetap bekerja menggunakan sistem. Nanti beda tunjangan kinerjanya antara yang bekerja di lapangan dengan tingkat risiko tinggi, dan yang bekerja di rumah,” ungkap Dedi, saat itu.
Adapun, layanan publik tetap hadir optimal karena WFH tidak berlaku bagi ASN yang melayani langsung masyarakat.
KDM menyarankan pemda kabupaten/ kota di Jabar untuk menerapkan kebijakan serupa, yakni WFH. Efisiensi anggaran justru diharapkan dapat membuat kinerja ASN lebih adaptif.
Terkait kebijakan Gubernur Jabar tersebut, Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat setiap hari Kamis menjalankan program WFH. Mereka melakukan bekerja dari rumah (WFH), sebagaimana yang diberlakukan kepada para ASN saat Covid-19.
terkait pemberlakuan sistem kerja sebagaimana dimaksud, ada yang tetap bekerja di kantor. Seperti Bidang Resos Dinsos Provinsi Jabar, yang menangani langsung Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS), tetap masuk kantor. Namun, terlihat hanya ada beberapa kendaraan mobil dan motor yang terparkir, pada Kamis 20/11/2025. *fredy_tri
