SUMEDANG, Potensinetwork.com – Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat peran aparatur sipil negara (ASN) sebagai penggerak pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara yang sudah melaksanakan perintah dengan baik serta terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI,” ujar Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumedang, Budi Rahman saat memimpin apel pagi di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (24/8/2026).
Apel diikuti para kepala bagian, kepala subbagian, pejabat fungsional serta staf di lingkungan Setda Kabupaten Sumedang.
Momentum tersebut tidak hanya menjadi sarana koordinasi internal, tetapi juga menjadi ruang untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat komitmen ASN terhadap sejumlah agenda strategis daerah.
Budi mengingatkan, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti angka kemiskinan Sumedang yang masih berada di kisaran 8,9 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan keterlibatan nyata seluruh ASN, tidak cukup hanya mengandalkan perangkat daerah yang menangani sektor sosial. “Ini menuntut komitmen moral utama dari teman-teman ASN,” tegasnya.
Budi meminta para kepala perangkat daerah mengambil peran lebih aktif sebagai risk officer di masing-masing kecamatan. Peran tersebut diarahkan untuk memastikan berbagai persoalan pembangunan, khususnya kemiskinan, dapat dipetakan dan ditangani secara lebih konkret.
Selain kemiskinan, persoalan stunting juga menjadi perhatian. Budi menyebut angka stunting Sumedang saat ini mencapai 17,9 persen, sehingga diperlukan langkah bersama dan terukur untuk mempercepat penurunannya. “Kepala perangkat daerah harus menjadi risk officer di masing-masing kecamatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menurunkan stunting,” katanya.
Komitmen tersebut selanjutnya akan diperkuat melalui perjanjian kinerja yang dijadwalkan berlangsung pada Senin sore. Dengan langkah ini, kepala perangkat daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada tugas administratif, tetapi turut mengawal langsung capaian pembangunan di wilayah.***
